Safari Politik ke Halmahera Barat, Warga Sampaikan Berbagai Persoalan ke Graal Taliawo

"Kita juga baru tahu jumlah APBD Provinsi Maluku Utara dan Halmahera Barat yang pe basar itu,” respons seorang warga desa Salu.

Warga Desa Bantoli mengatakan hal serupa.

“Apresiasi kehadiran Pak Doktor sampai di kitong pe desa. Baru kali ini kitong bisa diskusi secara berkualitas dan kase jelas semua pengetahuan juga informasi."

"Kita jadi tahu pentingnya fungsi pengawasan yang melekat pada anggota legislatif. Jika eksekutif tidak diawasi, bagaimana kitong pe alokasi anggaran? Kenapa tong pe masalah publik yang puluhan tahun itu sampai sekarang belum diselesaikan?,” ucap warga.

Persoalan publik di Halmahera Barat

Di banyak titik diskusi di desa-desa Kecamatan Loloda, warga menanyakan tentang pembangunan Rumah Sakit Pratama yang dipindahkan dari Kecamatan Loloda ke Kecamatan Ibu.

“Mengapa pembangunannya sampai dipindahkan ke Kecamatan Ibu? Ada apa di balik pemindahan ini?,” tanya warga desa Buo.

Hal ini tentu sangat disayangkan dan sudah jelas menyalahi aturan. Terlebih, anggaran Tahap 1 sudah dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat yang tahunya pembangunan dilakukan di Desa Jano, Loloda. 

Graal Taliawo menambahkan, warga pertanyakan adalah jalan darat yang menghubungkan antar desa di Loloda.

"Mereka bergitu terkendala untuk mobilitas karena terbatas pada transportasi laut. Jika jalan dibangun akan sangat membantu mereka untuk akses berbagai pelayanan dan kesempatan lainnya, termasuk ekonomi," tutur Graal.

Lulusan doktoral Ilmu Politik Universitas Indonesia ini juga melihat ada hal urgen lainnya, seperti pengelolaan sampah di daerah pesisir/kepulauan.

“Di semua desa di Loloda belum ada sistem atau strategi untuk mengolah sampah. Puluhan tahun sampah dibuang ke kali atau laut. Di Ibu masih sebatas pada sistem open dumping yang juga tidak menyelesaikan permasalahan sampah untuk jangka panjang,” tambahnya.

Di beberapa desa termasuk Desa Ibu, warga juga mengeluhkan jalan tani yang belum dibangun sejak puluhan tahun lalu, meski sudah disampaikan melalui Musrenbang.

“Kitong ini sebagian besar adalah petani/pekebun yang menggantung ekonomi pada hasil tani/kebun. Selama ini kitong pe setengah mati bapikul hasil tani/kebun dari ladang,” kata warga desa Goin.

Sama seperti di kabupaten lainnya, masih ditemukan kasus lahan warga bersinggungan dengan area hutan lindung.

“Kita pe kobong dan dusun ini masuk area hutan lindung. Jadi tidak bisa disertifikatkan. Kita jadi tako-tako bagitu ketika akan olah lahan karena belum ada kepastian hukum,” kata warga Desa Gamlamo.

Baca juga: Antam dan Galeri 24 Stagnan, UBS? Ini Harga serta Buyback Emas di Pegadaian Sabtu 2 Agustus 2025