Realisasi Pendapatan Daerah Maluku Utara Rp1,7 Triliun, Pajak Penyumbang Utama

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara mencatatkan capaian positif dalam realisasi pendapatan daerah pada tahun anggaran 2025.

Hingga 28 Juli 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai 54,61 persen atau Rp1,7 triliun dari total pagu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp3,2 triliun.

Informasi tersebut disampaikan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Maluku Utara, Zainab Alting, kepada wartawan, Senin (4/8/2025), di Kantor Gubernur Malut, Sofifi.

Baca juga: Beban Tanggung Jawab Gemini, Komitmen Taurus: Ramalan Zodiak Karier Senin 4 Agustus 2025

Zainab menjelaskan, komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan capaian tertinggi dibandingkan komponen pendapatan lainnya. 

Per 28 Juli 2025, PAD telah terealisasi sebesar Rp 658,9 miliar atau 76,47 persen dari total pagu sebesar Rp 861,7 miliar.

"PAD tahun ini, sangat potensial untuk kembali melampaui target, seperti yang terjadi pada tahun 2024 lalu."

"Tahun lalu PAD terealisasi hingga 121,57 persen, dari target, atau senilai Rp 1,082 triliun, dari pagu Rp 890 miliar," ujarnya.

Sektor penyumbang terbesar PAD, lanjut Zainab, berasal dari pajak daerah, yang per akhir Juli 2025 telah menyumbang Rp 562,6 miliar dari pagu Rp 710 miliar. 

Rincian capaian pajak daerah yakni Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Rp 33,6 miliar, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Rp 42,01 miliar, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB),  Rp 350,5 miliar.

Pajak air permukaan, Rp 87,8 miliar, Pajak rokok, Rp 47,1 miliar, Pajak Alat Berat, Rp 1,4 miliar, dan Pajak Mineral Bukan Logam, Rp 836,6 juta.

Sementara itu, retribusi daerah sebagai komponen lain dalam PAD juga menunjukkan tren positif.

Realisasinya telah mencapai Rp 5,6 miliar dari target sebesar Rp 11,3 miliar. 

Retribusi tersebut terdiri atas Retribusi hasa umum, Rp 4,2 miliar, Retribusi jasa usaha, Rp 1 miliar lebih, dan Retribusi perizinan tertentu, Rp 372,5 juta.

Zainab menekankan, pihaknya masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk menggenjot pendapatan dari sektor pajak dan retribusi daerah.

"Kami optimis PAD bisa mencapai bahkan melebihi target. Seluruh potensi pajak dan retribusi akan terus kami maksimalkan," tegasnya.

Selain PAD, komponen pendapatan transfer juga menjadi salah satu sumber dominan dalam struktur pendapatan daerah. 

Hingga 28 Juli 2025, realisasi pendapatan transfer tercatat sebesar Rp 1 triliun lebih, atau setara 45,88 persen, dari pagu sebesar Rp 2,3 triliun.

Sementara itu, untuk kategori lain-lain pendapatan daerah yang sah, realisasi hingga akhir Juli tercatat sebesar Rp 18,8 miliar. 

Menariknya, pagu awal dari pos ini, hanya sebesar Rp 200 juta, menandakan adanya peningkatan signifikan yang melebihi ekspektasi awal.

Sebagai pembanding, pada tahun anggaran 2024, total realisasi pendapatan daerah Pemprov Maluku Utara mencapai 92,46 persen atau Rp 3,9 triliun, dari pagu Rp 4,2 triliun. 

Capaian tersebut, didukung oleh lonjakan PAD yang saat itu berhasil melampaui target secara signifikan.

Zainab menyebut, keberhasilan di tahun sebelumnya menjadi semangat dan tolak ukur untuk menjaga tren positif pada tahun 2025.

“Kami terus belajar dari pola tahun lalu, dan terus mendorong strategi pemungutan pajak yang lebih efektif, serta memperluas basis pajak,” ucapnya.

Sebagai langkah percepatan, Zainab disebut akan meningkatkan sosialisasi kepada wajib pajak.

Baca juga: Sekda Halmahera Timur Perintah Kaban Keuangan Segera Bayar Gaji dan TPP ASN

"Kami juga mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembayaran dan pelaporan pajak daerah agar lebih mudah, cepat, dan transparan," ujar Zainab.

Pemprov Maluku Utara, melalui Bapenda optimistis mampu menggenjot pendapatan daerah hingga mencapai target, bahkan melampaui seperti tahun-tahun sebelumnya.

“Insya allah, dengan kerja keras semua pihak, kami bisa menjaga tren positif ini hingga akhir tahun,” pungkas Zainab. (*)