Bulog Tindaklanjuti Temuan DPR RI, Wagub Malut Sarbin Sehe Dukung Optimalisasi Produksi Beras Daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menerima kunjungan kerja (Kunker) Direktur Utama Perum Bulog, Letjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani di rumah jabatan Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate, Senin (6/10/2025).

Kunjungan tersebut bertujuan menindaklanjuti temuan Komisi IV DPR RI terkait persoalan beras yang sempat mencuat saat kunker ke Maluku Utara pada September lalu.

Dirut Bulog Ahmad Rizal Ramdhani hadir bersama Kadiv Manmut Sopran Kenedi, Pimpinan Wilayah Bulog Maluku-Malut Rudi Senawir Tahir dan Pimpinan Cabang Bulog Ternate Jefry Tanasy.

Dalam keterangannya kepada awak media, Ahmad Rizal menjelaskan bahwa kedatangannya merupakan langkah nyata Bulog untuk memastikan penanganan beras di Maluku Utara sesuai standar operasional dan tidak menimbulkan kerugian negara.

Baca juga: Kisah Arifin Samat, Anaknya Jadi Pegawai Pemkab Halmahera Selatan dari Hasil Jualan Gula Aren

"Kami datang untuk menindaklanjuti permasalahan beras yang ditemukan di Maluku Utara."

"Sesuai SOP Bulog dan juknis dari Bappenas, setiap beras yang mengalami penurunan mutu harus diperiksa dan diuji di laboratorium terlebih dahulu."

"Dari hasil uji itulah dapat ditentukan mana yang masih layak dan mana yang tidak layak dikonsumsi, "jelasnya.

Rizal menambahkan, beras yang masih layak konsumsi akan direproses agar bisa kembali didistribusikan ke masyarakat.

Namun karena alat reprosesing belum tersedia di Maluku Utara, beras tersebut akan dikirim ke Makassar untuk diproses.

Sementara itu, beras yang dinyatakan tidak layak konsumsi akan diajukan ke Bappenas untuk dilelang dan dialihkan menjadi pakan ternak.

"Dengan mekanisme ini, tidak ada kerugian negara. Semua bisa dikelola dengan baik, beras layak tetap untuk masyarakat, sedangkan yang tidak layak menjadi pakan ternak, "tegas Rizal.

Selain membahas persoalan beras, ia juga meminta dukungan pemerintah daerah agar dapat menyediakan lahan pembangunan gudang sentra produksi di enam kabupaten, yakni Kepulauan Sula, Taliabu, Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Pulau Morotai dan Halmahera Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Sarbin Sehe menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat Bulog dalam menindaklanjuti hasil temuan DPR RI.

Yang mana Pemprov Maluku Utara kini tengah menyiapkan skema untuk meningkatkan produksi pangan lokal, termasuk optimalisasi lahan sawah yang belum tergarap.

Baca juga: PLN UP3 Sofifi Komitmen Listrik Andal Tanpa Kedip untuk Sukseskan HUT ke 26 Provinsi Maluku Utara

"Pemerintah provinsi sedang mendorong pemanfaatan sawah-sawah yang belum berproduksi agar segera diaktifkan kembali."

"Pada 2026, kita maksimalkan upaya ini, termasuk memberikan motivasi bagi petani muda agar terlibat aktif, "ujar Sarbin.

"Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan Bulog, diharapkan Maluku Utara dapat memperkuat ketahanan pangan sekaligus mengoptimalkan pengelolaan beras secara berkelanjutan dan transparan, sambungnya. (*)