Kemensos RI Terima 40 Ribu Data RTLH dan Keluarga Rawan Stunting, Sherly Laos: Ini Upaya Pemulihan

TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Sebanyak 40 ribu data rumah tidak layak huni (RTLH) dan keluarga rawan stunting diserahkan Pemprov Maluku Utara ke Sekjen Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Selasa (5/8/2025).

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos melalui unggahan di instagram pribadinya @s_tjo menjelaskan, penyerahan tersebut agar para warga dapat menerima bantuan sosial.

Selain itu, hal ini juga bertujuan agar para warga yang masuk daftar juga menerima stimulus perumahan dengan tepat sasaran.

Baca juga: Implementasi Program MBG di Maluku Utara, SMKN 3 Ternate Jadi Lokus Pilot Project SPPG

Sherly Laos percaya bahwa langkah ini merupakan titik awal perubahan hidup rakyatnya yang membutuhkan.

Untuk itu, Sherly Laos juga mengucapkan terima kasih ke pihak Kemensos RI yang selalu hadir dan peduli pada masyarakat Maluku Utara.

Melalui unggahan itu juga, Sherly Laos memastikan bahwa pembangunan sekolah rakyat di Halmahera Utara dan Halmahera Barat akan mulai dibangun pada September 2025.

Untuk wilayah lainnya seperti Taliabu, Morotai, Halmahera Tengah serta Halmahera Selatan akan terus diperjuakan agar masuk usulan selanjutnya.

Pada akhir caption unggahan tersebut Sherly Laos menuliskan, bahwa langkah yang ia lakukan bukan tentang seberapa banyak warga yang terbantukan.

Melainkan seberapa sungguh Pemerintah memulihkan kondisi masyarakat yang membutuhkan hingga bisa mandiri kedepan.

Pernah bayangin… tinggal di rumah nyaris roboh, atap bocor, tanpa dapur en KM yang layak, sambil rawat anak yang berisiko stunting?
Itu masih nyata di Maluku Utara.

Hari ini, 5 Agustus 2025 kami serahkan data 40.000 rumah tidak layak huni & keluarga rawan stunting ke Sekjen Kemensos RI.
Untuk dipadankan dengan data DTSen, supaya mereka masuk kategori desil yang tepat dan bisa dapat bantuan sosial serta stimulus perumahan.

Kami percaya: bantuan yang tepat bisa jadi titik awal perubahan hidup.
Terima kasih untuk Kemensos RI yang selalu hadir dan peduli pada Maluku Utara 

Kami juga pastikan, Sekolah Rakyat di Halut & Halbar mulai dibangun September ini, dan terus perjuangkan usulan baru di Taliabu, Morotai, Halteng & Halsel.

Karena negara harus hadir, mulai dari rumah, gizi, dan pendidikan.

“Bukan soal berapa yang kita bantu, tapi seberapa sungguh kita ingin mereka pulih dan mandiri.” Dikutip pada Rabu (6/8/2025).