Sherly Laos: Masukan DPRD Maluku Utara Jadi Bahan Penting Perencanaan Anggaran

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, mengapresiasi berbagai masukan dan kritik konstruktif yang disampaikan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara, saat rapat paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan Sherly Laos saat diwawancarai wartawan, usai rapat paripurna yang berlangsung di Kantor DPRD Provinsi Maluku Utara di Sofifi, Kamis (7/8/2025).

"Saya sangat mengapresiasi semua masukan dan kritik yang telah disampaikan oleh DPRD Provinsi Maluku Utara. Itu semua menjadi bahan penting bagi kami di Pemerintah Provinsi, untuk memperbaiki dan mempercepat proses perencanaan anggaran ke depan," ujar Sherly Laos.

Baca juga: Cuaca Maluku Utara Besok Sabtu 9 Agustus 2025, BMKG Prediksi Hujan di Seluruh Wilayah

Ia juga menyampaikan permohonan maaf atas keterlambatan dalam penyampaian dokumen KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025. 

Keterlambatan tersebut, kata Sherly, disebabkan faktor teknis yang mengharuskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara melakukan konsultasi terlebih dahulu ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami akui memang ada keterlambatan. Namun, perlu dipahami bahwa kami harus melakukan konsultasi teknis dengan Kemendagri sebelum menyusun dokumen secara final. Appointment yang kami dapat juga cukup terlambat, sehingga semua proses pun ikut bergeser," jelasnya.

Namun demikian, Sherly memastikan seluruh tim anggaran di internal Pemprov telah melakukan langkah percepatan dan konsolidasi agar proses pengesahan APBD Perubahan 2025 (APBDP), serta penyampaian Rancangan APBD 2026 tetap berjalan sesuai jadwal.

Salah satu poin penting yang disoroti dalam paripurna terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sherly Laos mengungkapkan, terjadi peningkatan PAD secara signifikan dalam APBDP 2025.

"PAD di perubahan 2025 ini naik dari semula Rp800 miliar menjadi sekitar Rp1 triliun. Ini adalah capaian yang patut kita syukuri, terutama di tengah efisiensi nasional yang diterbitkan lewat Surat Edaran dari Kementerian Keuangan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, berdasarkan SE dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), terdapat efisiensi sebesar Rp245 miliar dari pusat yang berdampak pada APBD Maluku Utara. 

Namun demikian, PAD naik sebesar Rp231 miliar, maka secara total selisihnya tidak begitu besar dan nilai APBD tetap terjaga di angka Rp3,4 triliun, atau kembali ke posisi sebelum efisiensi.

"Awalnya total APBD kita sempat turun ke Rp3,2 triliun, namun dengan tambahan PAD yang signifikan, kita bisa kembali ke angka Rp3,4 triliun," jelas Sherly.

Mengenai proyeksi untuk tahun anggaran 2026, Sherly Laos menyampaikan bahwa PAD diperkirakan tetap berada di angka sekitar Rp1 triliun.

Namun, tantangan justru datang dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang kemungkinan tidak akan ditransfer seluruhnya oleh pusat.

Baca juga: 3 Zodiak Paling Beruntung Hari Ini Jumat 8 Agustus 2025, Taurus Raih Peluang Tak Terduga

"Bukan pengurangan secara resmi, tetapi kami mendapat informasi transfer DBH 2026 kemungkinan tidak akan penuh. Estimasi pengurangannya sekitar Rp200 miliar, dan itu tentu akan berpengaruh pada postur APBD ke depan," kata Sherly.

Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pihaknya masih terus komunikasi dan negosiasi dengan Kemenkeu, agar potensi pengurangan tersebut tidak terjadi, atau setidaknya bisa diminimalisir.

"Harapan kami, komunikasi ini bisa menghasilkan kabar baik. Kita ingin jaga agar pembangunan dan pelayanan publik di Maluku Utara tetap berjalan optimal," tandasnya. (*)