Sampaikan KUA-PPAS 2025, Sherly Laos Pastikan Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara menyampaikan Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Maluku Utara, di Kantor DPRD Malut di Sofifi, Kamis (7/8/2025).

Dalam sambutannya, Sherly Laos membuka dengan apresiasi atas komitmen DPRD dalam menjaga ritme kerja konstitusional daerah.

Berdasarkan rilis yang diterima Tribunternate.com, Sherly Laos menyampaikan, penyusunan perubahan KUA–PPAS merupakan bagian dari upaya menyesuaikan dinamika fiskal, audit, serta instruksi kebijakan nasional.

Baca juga: Pembangunan KUA Desa Gamlamo: Kakanwil Tekankan Peningkatan Layanan dan Edukasi Sosial Keagamaan

"Perubahan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan memastikan anggaran tetap adaptif terhadap kebutuhan riil masyarakat," tegas Sherly Laos.

Perubahan KUA-PPAS tahun 2025 dilatarbelakangi dinamika fiskal dan kebijakan nasional, seperti ketidaksesuaian asumsi awal, pergeseran anggaran, penggunaan SiLPA 2024, termasuk Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025, Kepmenkeu No. 29 Tahun 2025, dan SE Mendagri No. 900/833/SJ.

Kata Sherly Laos, lima kali perubahan Peraturan Gubernur (Pergub) telah dilakukan untuk menyesuaikan arah kebijakan fiskal, khususnya dalam mendukung sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan sanitasi, Pengendalian inflasi, Stabilitas harga pangan,
Cadangan pangan daerah, Kesejahteraan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja.

Selain itu, laporan audit BPK RI per 26 Mei 2025 mencatat adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD 2024, yang menjadi bagian penting dalam perhitungan perubahan anggaran 2025.

Sherly Laos juga menyampaikan capaian impresif pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada tahun 2024 tercatat sebesar 13,73 persen, dan melonjak menjadi 34,58 persen pada triwulan I 2025 (yoy), tertinggi secara nasional.

Meski diproyeksikan mengalami deselerasi di akhir tahun, pertumbuhan ekonomi tetap berada pada level tinggi, ditopang oleh Ekspor luar negeri dan investasi besar di kawasan industri nikel.

Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2025 tetap dipertahankan, yakni tingkat kemiskinan 4,95-5,15 persen, pertumbuhan ekonomi 14,90 -16,00 persen, pengangguran terbuka 3,80- 4,00 persen. 

Serta Indeks Modal Manusia 0,48 dan PDRB Per Kapita Rp80 juta.

Struktur APBD Perubahan 2025, secara teknis mencakup pendapatan daerah berkurang Rp12,3 miliar atau 0,35 persen dari Rp3,444 triliun menjadi Rp3,432 triliun.

"Penurunan disebabkan pengurangan transfer pusat sebesar Rp245 miliar, namun ditopang kenaikan PAD sebesar Rp233 miliar atau 27,06 persen," tutur Sherly Laos.

Kemdian belanja daerah meningkat Rp11 miliar atau 0,34 persen menjadi Rp3,425 triliun. Surplus Anggaran sebesar Rp6 miliar lebih.

Baca juga: GEMAPATAS Akan Dicanangkan Serentak di 23 Kabupaten/Kota, Harison: Dipimpin Langsung Menteri Nusron

Penerimaan pembiayaan daerah juga naik dari Rp10 miliar menjadi Rp33 miliar lebih, dengan pengeluaran tetap di Rp40 miliar. Pembiayaan netto yang minus ditutupi oleh surplus anggaran.

Sherly Laos menegaskan, seluruh perubahan mengacu pada visi-misi kepemimpinan daerah, 'Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan dan Berkelanjutan'.

"Kami pastikan setiap rupiah dalam APBD Perubahan ini benar-benar menjadi terang di tengah kehidupan masyarakat kita," pungkasnya. (*)