Memperkuat 'Policy Anchor' Stabilitas Rupiah

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Fluktuasi nilai tukar mata uang bukan sekadar angka yang bergerak naik-turun di papan sirkuit pasar keuangan.

Bagi sebuah negara berkembang seperti Indonesia, pergerakan nilai tukar adalah denyut nadi ekonomi yang menentukan harga pangan di pasar, biaya produksi di pabrik-pabrik hingga kalkulasi anggaran belanja negara.

Ketika badai ketidakpastian global kembali berembus kencang, menekan mata uang berbagai negara berkembang termasuk rupiah, respons kebijakan yang cepat dan taktis menjadi harga mati. Dinamika inilah yang melatarbelakangi langkah berani Bank Indonesia (BI) dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) Mei tahun 2026.

Langkah mengejutkan namun terukur diambil oleh bank sentral dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin (bps), mengerek suku bunga acuan dari level 4,75 persen menjadi 5,25 persen.

Baca juga: Menhub: Dana Rp4 Triliun dari Presiden Perkuat Keselamatan KA

Keputusan ini diikuti oleh penyesuaian pada instrumen moneter lainnya, di mana suku bunga deposit facility kini berada di level 4,25 persen dan lending facility menyentuh 6 persen.

Kebijakan ini sekaligus memutus tren panjang bertahannya suku bunga acuan sejak akhir tahun lalu.

Menilik ke belakang, sepanjang tahun 2025, Bank Indonesia sebenarnya cukup agresif melakukan pelonggaran moneter dengan memangkas suku bunga sebanyak lima kali dengan total penurunan mencapai 125 bps guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik.

Sepanjang tahun lalu, BI juga gencar memotong suku bunga acuan untuk menggairahkan ekonomi domestik, namun ketika gejolak eksternal seperti kebijakan suku bunga tinggi di Amerika Serikat dan meningkatnya tensi geopolitik yang mulai mengancam kekuatan mata uang rupiah, bank sentral tidak ragu untuk segera berputar arah (u-turn).

Dengan menaikkan BI-Rate sebesar 50 basis poin secara taktis, BI langsung memasang "benteng" pertahanan moneter guna membendung arus modal keluar, meredam volatilitas nilai tukar, dan memastikan fondasi ekonomi nasional tetap kokoh dari hantaman badai ketidakpastian global.

Menakar urgensi

Keputusan menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 bps di tengah situasi pasar yang bergejolak kerap memicu perdebatan di kalangan pelaku usaha. Sebagian khawatir langkah ini akan mengerem laju pertumbuhan ekonomi dan memperketat likuiditas perbankan.

Namun, dalam perspektif makroekonomi yang lebih luas, kebijakan ini bukan sekadar tentang angka, melainkan sebuah pernyataan sikap yang tegas.

Chief Economist Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai langkah yang diambil Bank Indonesia merupakan keputusan yang sangat tepat.

Menurut dia, ini adalah respons esensial untuk mengembalikan policy anchor atau jangkar kebijakan stabilitas rupiah yang sempat digoyang oleh ketidakpastian global yang kian berat.

Jangkar kebijakan moneter bertindak seperti mercusuar bagi para pelaku pasar. Ketika ketidakpastian global memuncak yang dipicu oleh sentimen hawkish dari bank sentral AS, The Fed, yang menunda pemangkasan suku bunga serta ketegangan geopolitik yang kembali memanas investor cenderung menarik modalnya dari negara berkembang (capital outflow) dan mencari penyelamatan pada dolar AS.

Akibatnya, tekanan terhadap rupiah menghebat, memicu fase overshooting di mana nilai tukar rupiah sempat melemah melampaui nilai fundamentalnya.

Dalam kondisi psikologi pasar yang defensif seperti ini, bank sentral tidak boleh bersikap gamang. Keterlambatan dalam merespons gejolak pasar akan dibayar dengan ongkos stabilisasi yang jauh lebih mahal di kemudian hari.

Jika BI terlambat mengantisipasi, cadangan devisa akan terkuras habis hanya untuk melakukan intervensi di pasar spot tanpa mampu mengubah sentimen dasar pelaku pasar.

Kenaikan BI-Rate sebesar 50 bps membuktikan bahwa Bank Indonesia memilih pendekatan pre-emptive dan forward-looking.

Langkah ini mengirimkan sinyal kuat ke pasar global bahwa otoritas moneter Indonesia siap berdiri di garda terdepan untuk membela stabilitas mata uangnya, sekaligus memberikan kepastian bahwa aset-aset keuangan berbasis rupiah tetap memiliki imbal hasil (yield) yang kompetitif dan menarik untuk dipertahankan.

Efek strategi

Dampak psikologis dari kehadiran jangkar kebijakan baru ini langsung terasa di pasar keuangan domestik.

Segera setelah pengumuman RDG, pergerakan nilai tukar rupiah menunjukkan tanda-tanda pembalikan arah yang positif.

Rupiah berhasil memutus rantai pelemahan mendalam dengan menguat 52 poin atau sekitar 0,29 persen ke level Rp17.654 per dolar AS, sejalan dengan penguatan Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) yang mendarat di posisi Rp17.685 per dolar AS.

Penguatan ini mengonfirmasi pandangan bahwa fase overshooting rupiah telah berakhir. Pasar kini memiliki titik acuan baru yang kokoh untuk melakukan kalkulasi bisnis, sehingga kepanikan berlebihan dapat diredam.

Dengan adanya ketegasan dari bank sentral, para pelaku pasar tidak lagi memiliki alasan untuk terus bersikap defensif dan memborong dolar AS.

Keyakinan pasar diperkuat oleh fakta bahwa kenaikan BI-Rate tidak berdiri sendiri. Ini adalah bagian dari arsitektur kebijakan moneter komprehensif atau policy mix yang memadukan berbagai instrumen sekaligus.

Selain mengandalkan suku bunga acuan, BI secara simultan melakukan intervensi terukur di pasar valuta asing, memperkuat transaksi Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta memperluas kerja sama transaksi mata uang lokal atau Local Currency Transaction (LCT), termasuk perluasan transaksi CNH-Rupiah.

Keberadaan jangkar kebijakan ini diproyeksikan akan membawa rupiah ke dalam tren penguatan yang berkelanjutan secara bertahap.

Level psikologis pertama yang diharapkan menjadi titik pemberhentian penguatan rupiah berada di kisaran Rp17.300 per dolar AS.

Apabila stabilitas ini terjaga dan didukung oleh aliran modal asing yang mulai masuk kembali, mata uang Garuda berpotensi besar bergerak menuju level keseimbangan baru di sekitar Rp16.800 per dolar AS.

Stabilitas nilai tukar pada level keseimbangan baru ini sangat krusial, karena akan memberikan ruang bagi sektor riil, khususnya industri manufaktur yang bergantung pada bahan baku impor, untuk menyusun perencanaan biaya produksi dengan lebih akurat dan tenang tanpa dibayangi ketakutan akan lonjakan kurs yang tiba-tiba.

Menata likuiditas

Kendati langkah awal menaikkan BI-Rate telah berhasil menenangkan pasar, agenda penguatan stabilitas ekonomi nasional belum sepenuhnya selesai.

Tantangan berikutnya berpindah pada bagaimana mengelola likuiditas di dalam negeri agar tidak terjadi penyumbatan transmisi kebijakan.

Selama masa tekanan volatilitas, Bank Indonesia mengandalkan instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) untuk menarik modal asing jangka pendek dan menstabilkan nilai tukar.

Namun, seiring dengan dinaikkannya BI-Rate sebagai jangkar utama, struktur pasar uang dan obligasi domestik perlu segera ditata ulang demi kesehatan ekonomi jangka panjang.

Suku bunga SRBI yang selama ini dipasang cukup tinggi agar menarik bagi investor asing, secara bertahap perlu mulai diturunkan. Mengapa demikian?

Jika yield SRBI dibiarkan terlalu tinggi dalam jangka waktu yang lama, instrumen jangka pendek ini akan bertindak seperti magnet raksasa yang menyedot likuiditas perbankan secara berlebihan.

Akibatnya, dana segar akan terkonsentrasi di instrumen jangka pendek, sementara pasar obligasi negara (Surat Berharga Negara/SBN) dan aset-aset investasi berdurasi panjang akan kekurangan peminat.

Kondisi ini dapat mengganggu kurva imbal hasil (yield curve) SBN, menaikkan biaya pinjaman pemerintah, dan menghambat penyaluran kredit perbankan ke sektor riil yang justru membutuhkan pendanaan jangka panjang untuk ekspansi usaha.

Normalisasi yield curve menjadi agenda yang mendesak agar pasar keuangan dapat kembali berfungsi secara wajar dan sehat.

Di sisi lain, keberhasilan policy anchor moneter ini sangat bergantung pada tingkat kekompakan antara Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.

Kebijakan moneter yang kontraktif melalui kenaikan suku bunga harus diimbangi dan didukung oleh komunikasi fiskal yang klop dan kredibel dari pemerintah. Pelaku pasar global tidak hanya melihat pergerakan suku bunga, tetapi juga memantau bagaimana pengelolaan APBN dijalankan.

Dalam hal ini, kejelasan strategi pengelolaan subsidi energi di tengah fluktuasi harga komoditas global, kehati-hatian dalam strategi penerbitan SBN, serta arah pembiayaan proyek-proyek strategis pemerintah memegang peranan yang sama pentingnya.

Ketika Bank Indonesia fokus menjalankan mandatnya untuk menjaga jangkar stabilitas nilai tukar dan inflasi, Kementerian Keuangan harus memastikan bahwa kredibilitas fiskal tetap kokoh di mata dunia.

Baca juga: Somasi Tak Digubris Usai Gagal Nikah, Briptu Alim di Ternate Dilaporkan ke Propam Polri

Sinergi yang solid antara kedua otoritas ini akan melahirkan kombinasi kebijakan yang ampuh.

Hasil akhirnya bukan hanya berupa penguatan nilai tukar rupiah dan kurva imbal hasil yang lebih sehat, melainkan terjaganya kepercayaan investor global terhadap narasi besar pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Melalui keselarasan langkah moneter dan fiskal, optimisme bahwa ekonomi nasional tetap mampu tumbuh kuat di kisaran 4,9 hingga 5,7 persen sepanjang tahun 2026 dapat diwujudkan, sekaligus membuktikan bahwa Indonesia memiliki daya tahan dan ketangguhan yang mumpuni dalam menavigasi dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian. (*)

(ANTARA/Lucky Akbar/22 Mai 2026)