Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Penetapan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa (KLB) yang digelar di Deli Serdang, Jumat (5/3/2021) lalu menuai polemik dan memperpanas konflik internal partai.
Sejumlah pengamat pun menanggapi manuver yang dilakukan Moeldoko, salah satunya adalah Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago.
Pangi menyarankan agar Moeldoko mundur pasca ditetapkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Demokrat oleh kubu yang kontra dengan kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Moeldoko dianggap telah mencoreng wajah Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Pangi juga mengatakan Jokowi wajib memecat Moeldoko secara tak hormat dari jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan.
“Sehingga memecat secara tidak hormat Moeldoko dari posisinya sebagai KSP harus dilakukan. Ini sudah mencoreng wajah Presiden, menjadi beban Istana, karena beliau pejabat negara (di lingkaran Istana),” ujar Pangi, Selasa (9/3/2021) kemarin.
Baca juga: Jelang Ramadhan 2021: Apakah Vaksinasi Covid-19 Membatalkan Puasa? Ini Penjelasan Maruf Amin
Baca juga: Andi Mallarangeng Terancam Dipolisikan oleh Demokrat Versi KLB, Mengapa?
Pangi mengaku khawatir jika aksi pembajakan seperti yang dilakukan Moeldoko dibiarkan, bisa dilakukan pejabat pemerintah lainnya.
Hal ini tentu akan merusak sistem kepartaian yang menunjang demokrasi saat ini. juga Pangi menyarankan agar Jokowi menyatakan ketidakterlibatannya dalam aksi pembajakan yang dilakukan Moeldoko.
Jika Jokowi tetap diam, ujar Pangi, justru akan menguatkan dugaan keterlibatan Istana dalam konflik Demokrat.
Sebagai bentuk ketegasan Istana tak terlibat, Pangi menyebut pemerintah bisa menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak mengikuti aturan AD/ART partai.
Hal ini dilakukan sebagai tindakan pemerintah untuk meyakinkan tak adanya dualisme kepengurusan dalam tubuh Partai Demokrat.
“Pemerintah juga harus meyakinkan tidak ada dualisme kepengurusan dengan menolak memberikan legitimasi, menolak mengesahkan KLB ilegal karena tak ikut aturan AD/ART partai yang sudah didaftarkan pada lembar dokumen negara tahun 2020,” pungkasnya.
Baca juga: Gejolak di Partai Demokrat, Pengamat Sebut AHY akan Mendapat Hikmah: Ujian Strong Leadership Beliau
Baca juga: Aprilia Manganang Dipastikan Laki-laki seusai Terdeteksi Alami Hipopasdia: Pernah Disuruh Pakai Gaun
Mantan kader Partai Demokrat, Jhoni Allen Marbun, menegaskan pihaknya lah yang meminta Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, untuk menjadi Ketua Umum Partai.
Dilansir Kompas.com, Jhoni mengatakan Moeldoko selama ini tak pernah berpikir untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.
"Bapak Jenderal Doktor Haji Moeldoko tidak pernah berpikir menjadi ketua umum Partai Demokrat."Kenapa saya katakan begitu, karena kamilah yang datang meminang," kata Jhoni.