Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM - Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijuluki sebagai The King of Lip Service oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI).
Julukan ini pun digaungkan di akun Twitter BEM UI, @BEMUI_Official, pada Sabtu (26/6/2021).
Terkait julukan The King of Lip Service terhadap Jokowi oleh BEM UI, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman akhirnya angkat bicara.
Menurut Fadjroel Rachman, tindakan BEM UI itu merupakan tanggungjawab institusi Universitas Indonesia.
"Segala aktivitas kemahasiswaan di Universitas Indonesia termasuk BEM UI menjadi tanggungjawab pimpinan Universitas Indonesia," kata Fadjroel kepada Tribunnews.com, Minggu (27/6/2021).
Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral Adian mengatakan kritikan yang dilontarkan BEM UI tersebut merupakan ekspresi mahasiswa.
Hanya saja ia menegaskan ekspresi tersebut harus disertai dengan data dan fakta.
"Itu ekspresi dari adik adik mahasiwa dan tentu ekspresi harus mengandung data dan fakta yang harus direspon dengan data dan fakta juga" katanya saat dihubungi Tribunnews.com.
Pemerintah, menurut Donny, tidak anti kritik.
Namun, ia mencatatakan, bila kritikan yang disampaikan tersebut disertai data dan fakta, maka dapat didiskusikan dengan pemerintah.
"Karena itu apabila ada data data kita berdisksi. Tetapi bahwa saya harus tegaskan pemerintah tidak anti kritik, asal kritik bisa dipertanggungjawabkan pasti akan direspon," katanya.
Baca juga: Pakar: Meski Mutasi Bersifat Alamiah, Mutasi Virus Corona Bisa Berisiko Turunkan Efektivitas Vaksin
Baca juga: Tabung Oksigen untuk Pasien Covid-19 di DKI Jakarta Langka, Ini Penjelasan Anies Baswedan:
Dalam cuitannya di Twitter, BEM UI mencontohkan pernyataan Jokowi soal tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dan rindu didemo, yang pada kenyataan dilapangan tidak sesuai dengan yang diucapkan.
Terkait TWK tersebut, Donny mengatakan bahwa presiden Jokowi sudah mengeluarkan pendapat dan opini.
Namun kata dia, keputusan ada di KPK karena lembaga antirasuah tersebut merupakan lembaga independen.
"Presiden kan sudah berpendapat dan beropini yang tentu saja KPK ini kan independen body sehingga akhir semua ini berpulang pada keputusan kolektif. Tapi presiden sudah berpendapat," tuturnya.