Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM- Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Tidore Kepulauan menggelar unjuk rasa dan mogok kerja.
Ratusan sopir angkutan umum tersebut menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD Kota Tidore Kepulauan.
Dalam unjuk rasa itu para sopir meminta DPRD Kota Tidore Kepulauan mendukung tuntutan yang mereka sampaikan.
Ketua Organda Amir Soleman mengatakan, asumsi Organda tentang subsidi yang diberikan kepada sopir angkot, itu tetap diambil kuotanya dari SPBU.
Penambahan kuota BBM jenis Pertalite di SPBU itu yang mereka inginkan bukan masalah subsidi.
Sebab, Amir menilai, kebijakan subsidi yang dibijako pemerintah itu tidak berjalan efektif.
“Solusi yang kami tawarkan adalah adanya penyesuaian tarif. jadi ketika terjadi kekosongan BBM subsidi maka kami tetap melakukan pelayanan dengan mengisi Pertamax karena ada penyesuaian tarif,” jelas Amir.
Baca juga: Ratusan Sopir Angkot di Tidore Lakukan Aksi Mogok Gegara Kelangkaan Pertalite di SPBU
Baca juga: Masih Harus Menunggu Keputusan Panitia Pusat untuk Pelaksanaan Sail Tidore 2022
Dia merinci bahwa penjualan pertalite dalam sehari sebanyak 6 ton.
Jika dikalikan selama 30 hari maka ketersediaan pertalite tidak tercukupi.
Tak hanya itu, para sopir angkut juga menilai DPRD Tidore Kepulauan lambat menangani dampak kenaikan BBM.
“Yang kami sesali itu, kenapa nanti ada demonstrasi baru DPRD bereaksi,” sesal salah satu sopir.
Ketua DPRD Tidore Kepulauan, Ahmad Ishak yang menemui para sopir angkot meminta agar tidak memaksakan DPRD untuk mengambil keputusan di luar kewenangan DPRD.
“Bapak-bapak sampai sore di kantor ini pun kami tidak bisa mengeluarkan pernyataan untuk menaikan tarif. Itu tidak bisa,” kata Ahmad Ishak.
Politisi PDI Perjuangan Kota Tikep itu mengatakan, aspirasi yang disampaikan telah diterima dan DPRD akan memanggil instansi terkait untuk membicarakan tuntutan ini.
“Aspiras yang bapak-bapak sampaikan ini akan kami tindak lanjuti dengan memanggil Dinas Perhubungan untuk bicarakan tuntutan penyesuaian tarif,” tegas Ahmad Ishak.