TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Maluku Utara, Jumat  (10/3/2023) menggelar pertemuan dengan Kementerian PUPR di Jakarta.

Pertemuan itu dalam rangka  membahas anggaran  Inpres  yang bakal dikucurkan Pemerintah Pusat  ke daerah tahun anggaran 2023 termasuk di Maluku Utara.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Husni Bopeng, kepada Tribunternate.com, mengatakan, pihak kementrian PUPR hanya minta daerah siap saja terima inpres, jika dana dikucurkan.

Hanya saja sementara ini masih dalam rencana dan belum di tandatangani Presiden proses tersebut.

"Dan daerah harus proaktif dan siapkan data untuk jalan-jalan prioritas," katanya.

Baca juga: Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Maluku Utara Tatap Muka Bersama Komisi III DPRD

Husni Bopeng menjelaskan, pertemuan mereka itu  tujuannya tindak lanjut dari pertemuan komisi III Deprov bersama Balai jalan dan jembatan Nasional Maluku Utara di Ternate pertengahan Februari 2023 lalu.

Menurut politisi NasDem Maluku Utara  ini, rencana Presiden akan menandatangani Inpres untuk pembangunan jalan daerah provinsi maupun kab/kota di seluruh Indonesia yang nilainya Rp 35 triliun.

"Nah pertemuan itu juga kami mau pastikan kabupaten/ Kota mana saja yang akan terima kucuran dana inpres ini," ujarnya.

Untuk memperoleh dana tersebut lanjut dia, tentu saja pasti ada  kriterianya.

Contohnya masuk wilayah Pariwisata , daerah Tambang maupun daerah pertanian dan lain-lain, untuk itu butuh juga pro aktif dari semua Kabupaten / Kota untuk siapkan datanya.

"Jadi Kementerian menekan Kabupaten/Kota mana saja yang di Maluku Utara yang menerima dana inpres tersebut, untuk selalu proaktif dalam penyajian data," pungkasnya. (*)