TRIBUNTERNATE.COM - Pernyataan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai, ada lima dampak negatif yang bisa ditimbulkan bila Presiden Joko Widodo (Jokowi) campur tangan alias cawe-cawe menentukan calon penerusnya di Pilpres 2024.

Menurut Pangi, cawe-cawe Presiden Jokowi dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas.

"Ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis."

"Walaupun dibungkus dengan alasan demi bangsa dan negara, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik, dan segudang alasan lainnya," ungkap Pangi, Jumat (2/6/2023) melalui keterangan tertulis.

1. Netralitas Institusi

Pangi menilai, campur tangan Jokowi dapat mengaburkan garis pemisah antara kekuasaan eksekutif dan lembaga negara lainnya.

"Pemerintahan yang seharusnya netral dalam memfasilitasi pemilihan dan menjamin proses demokratis menjadi terlihat tidak objektif."

"Hal ini dapat merusak integritas lembaga negara, menciptakan kesan bahwa keputusan politik dipengaruhi oleh kepentingan pribadi atau partisan," ungkapnya.

Baca juga: Jokowi Mau Cawe-cawe di Pilpres 2024, Analis Politik: Tetap Bermasalah, Ada Potensi Abuse of Power

Baca juga: Pemilu 2024 Makin Dekat, Jokowi Diharapkan Bisa Bersikap Netral: Tidak Grasa-grusu Siapkan Pengganti

2. Pengurangan Pluralitas dan Partisipasi 

Campur tangan Jokowi dalam menentukan penerusnya dinilai Pangi bisa mengurangi pluralitas politik dan partisipasi warga negara.

"Dalam demokrasi yang sehat, rakyat seharusnya memiliki kebebasan untuk memilih calon presiden sesuai dengan preferensi mereka."

"Namun, jika presiden saat ini memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan calon, hal itu dapat membatasi pilihan politik warga negara atas munculnya kandidat potensial dan merampas hak mereka untuk terlibat secara aktif dalam proses politik," urai Pangi.

3. Potensi Kekuasaan Berlebihan