Jokowi Mau Cawe-cawe di Pilpres 2024, Analis Politik: Tetap Bermasalah, Ada Potensi Abuse of Power

TRIBUNTERNATE.COM - Pernyataan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024 mendapat sorotan dari sejumlah pihak.

Salah satunya dari Analis Politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago.

Pangi menilai, cawe-cawe Jokowi dalam menentukan calon penerusnya dapat menimbulkan keraguan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik yang lebih luas.

"Ikut terlibat dan bahkan menyatakan secara terbuka tidak akan netral dalam rangkaian proses Pemilu 2024 adalah pernyataan yang tidak lazim dalam negara yang demokratis, walaupun dibungkus dengan alasan demi “bangsa dan negara”, keberlanjutan pembangunan, stabilitas politik dan segudang alasan lainnya," kata Pangi dalam pesan yang diterima Tribunnews.com, Jumat (2/6/2023).

Dia menilai penting untuk menjaga keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip-prinsip dasar demokrasi.

"Masyarakat sebagai pemegang kedaulatan sangat layak skeptis terhadap pernyataan ini, jargon “demi bangsa dan negara” atau mengatasnamakan rakyat seringkali digunakan untuk menutupi agenda dan kepentingan terselubung demi kepentingan pribadi dan golongan/kelompok tertentu," kata Pangi.

Alih-alih demi kepentingan bangsa dan negara, menurutnya, Jokowi lebih ingin melindungi kepentingan pribadi dan kelompoknya, mempertahankan pengaruh politiknya, imunitas hukum dari kemungkinan atas bebijakan yang bermasalah ditemukan di kemudian hari.

Baca juga: Kasus Asusila Gadis 16 Tahun di Parigi Moutong, Polisi Sebut Bukan Pemerkosaan tapi Persetubuhan

Baca juga: Pemilu 2024 Makin Dekat, Jokowi Diharapkan Bisa Bersikap Netral: Tidak Grasa-grusu Siapkan Pengganti

"Presiden Jokowi cawe-cawe, tetap menyimpan masalah, ada potensi abuse of power, presiden masih punya kendali total terhadap infrastruktur dan suprastruktur Pemilu 2024," kata dia.

Namun, dia mengatakan ada cara untukmenghentikan itu semua, yakni presiden harus netral dan cuti.

"Kita Indonesia masih membutuhkan kekuasaan presiden dan negara yang netral , sebab sistem pemilu kita masih lemah, yang bisa berpotensi tergelincir pada pemilu partisan. Terus terang kita ingin trayek pemilu yang adil, terbuka dan demokratis," pungkasnya

Kata Ketua DPP PDIP

Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga, menjelaskan soal cawe-cawe Presiden Jokowi yang menurutnya menjamin proses pemilu berjalan secara demokratis.

"Saya sudah berulang kali menjelaskan soal cawe-cawe bahwa yang dimaksud cawe-cawe oleh Bapak Presiden Jokowi adalah menjamin proses pemilu ini terjadi secara demokratis, langsung, jujur umum bebas rahasia," kata Eriko di Jakarta dikutip Kamis (1/6/2023).

Eriko melanjutkan bahwa Presiden Jokowi juga menginginkan bagaimana proses pemilu tetap berjalan sesuai bagaimana waktunya. 

"Ketiga bahwa ada keberlanjutan dari pembangunan yang sudah diberlakukan untuk nanti siapa pun, yang proses transaksi berjalan dengan baik," jelasnya.