TRIBUNTERNATE.COM– BPJS Kesehatan bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Ternate  audiens untuk mendukung kelancaran kegiatan Pemilihan Umum tahun 2024 di Provinsi Maluku Utara.

Kegiatan tersebut dalam rangka memperkuat kerja sama  dengan  KPU Kota Ternate.

Ini sesuai  dengan Surat Edaran Bersama (SEB) yang telah disepakati yang mana isinya menegaskan BPJS Kesehatan berkomitmen l membantu penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada di tahun 2024 ini.

Fokus utamanya  ialah memberikan jaminan kesehatan terutama kepada para petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada.

Salah satunya yakni dengan mengoptimalisasikan layanan skrining riwayat kesehatan bagi seluruh petugas.

“Selain skrining kesehatan, kita juga ingin memastikan bahwa para petugas sudah terdaftar sebagai peserta Program JKN dan berstatus aktif agar dapat merasakan manfaat Program JKN secara maksimal, jangan sampai ada petugas yang belum terdaftar atau statusnya tidak aktif. Maka dari itu keaktifan status kepesertaan petugas Pemilu dan Pilkada ini juga menjadi agenda pembahasan di kegiatan pertemuan hari ini,” jelas Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate, Ivan Ravian pada Senin (15/01/2024) lalu.

Ivan menambahkan, skrining riwayat kesehatan merupakan salah satu manfaat promotif dan preventif bagi seluruh peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Baca juga: Nurmiyanti Ceritakan Manfaat Program JKN saat Menjalani Perawatan di RS Islam Ternate

Skrining tersebut dilakukan untuk mengetahui potensi risiko dari penyakit kronis seperti penyakit jantung, ginjal, hipertensi dan diabetes, dimana hasil skirining tersebut dapat ditindaklanjuti lebih lanjut di fasiltas kesehatan setempat.

“Ya Skrining riwayat kesehatan tersebut dapat dilakukan peserta Program JKN melalui Aplikasi Mobile JKN,”katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua KPU Kota Ternate, M. Zen A. Karim berharap kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat memberikan jaminan kesehatan kepada seluruh petugas penyelenggara terutama di Maluku Utara.

“Kita berkaca dari pengalaman Pemilu periode sebelumnya, dimana kegiatan Pemilu saat itu banyak petugas yang menjadi sakit bahkan hingga meninggal dunia. Tentu  itu menjadi perhatian di masyarakat dan pemerintah. Itulah sebabnya kami berkomitmen agar kedepannya kejadian tersebut tidak akan terulang lagi,” harap Zen.

Dia mengatakan penyelenggaran Pemilu dan Pilkada tahun ini kerja sama berbagai pihak, termasuk BPJS Kesehatan yang membantu dalam pengawasan kesehatan para petugas penyelenggara.

Sayangnya, masih banyak petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) belum terdaftar sebagai peserta Program JKN atau berstatus tidak aktif, terutama petugas yang bersifat sementara atau kontrak.

“Secara internal di KPU sudah kami infokan kepada seluruh petugas yang terdaftar terkait dengan pendaftaran dan keaktifan status kepesertaan. Namun kami juga berharap kepada BPJS Kesehatan setempat terutama pada pertemuan hari ini dapat membantu dan memberikan sosialisasi kedepannya terkait dengan pentinganya terdaftar sebagai peserta di BPJS Kesehatan. Semoga dengan kerja sama ini seluruh petugas penyelenggara dapat masuk dalam jaminan BPJS Kesehatan dan dapat menjalankan tugasnya tanpa harus takut karena sudah dijamin,” tutup Zen.(*)