TRIBUNTERNATE.COM - Mantan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengindikasikan bahwa PDIP tidak gabung ke dalam pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Ganjar Pranowo menyimpulkan hal itu dari pemanggilan para calon menteri, calon wakil menteri, dan calon kepala badan di kediaman Prabowo awal pekan ini.

Meski demikian, Ganjar mengatakan, langkah politik itu akan ditentukan oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Baca juga: Wapres Maruf Amin Pamit, Beri Pesan Menohok: Tidak Perlu Bohong, Tidak Perlu Dilebihkan-lebihkan

Baca juga: Komisaris Utama Klaim BPRS Ada Keuntungan Usai KPK Minta Pemkab Halmahera Selatan Tutup Parmanen

Jadi, sekarang ini, pihaknya masih menunggu keputusan Megawati, akan bergabung ke pemerintahan ke depan atau tidak.

"Merapat atau tidak sudah menjadi keputusan rakernas dan diserahkan kepada Ketua Umum. Tinggal kita tunggu keputusan Ketua Umum," ujar Ganjar ditemui di Yogyakarta, Kamis (17/10/2024) malam, dilansir TribunJogja.com.

Ganjar bahkan menyinggung tidak ada kader PDIP juga yang dipanggil oleh Prabowo ke kediamannya di Kertanegara beberapa hari lalu. 

Hal tersebut, kata Ganjar, menjadi indikasi atau isyarat bahwa PDIP kemungkinan tidak ada dalam pemerintahan ke depan.

"Tapi kalau Anda melihat dari indikasinya rasanya kemarin mulai dikumpulkan kandidat-kandidat menteri, Anda tinggal melihat. Rasanya tidak ada dari PDIP," Ujar Ganjar. 

"Anda bisa mengartikan sendiri ketika gabung pasti ada representasi (dari PDI Perjuangan)," kata Ganjar.

Namun, di sisi lain, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco mengatakan bahwa nama-nama calon menteri yang dipanggil ke Kertanegara itu masih dinamis.

Pasalnya, masih ada beberapa hari jelang pelantikan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029.

"Ya pada hari ini jadi pemanggilan atau mengundang wakil menteri dan kepala badan sudah kita selesaikan, mungkin masih ada satu-dua nanti yang dinamis sampai dengan tanggal 18 atau terakhir 19," kata Dasco di kediaman Prabowo, Selasa (15/10/2024).

Peluang PDIP Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Soal peluang bergabungnya PDIP ke pemerintahan Prabowo-Gibran, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan bahwa hal tersebut tergantung pada keputusan Megawati.

Hingga saat ini, pihaknya juga masih menunggu petunjuk dari Megawati itu.

"Ya kami menunggu petunjuk dari Ibu Mega dong. Tergantung Ibu Mega," kata adik kandung Prabowo tersebut, di Universitas Indonesia, Depok, Rabu (16/10/2024).

Sampai saat ini diketahui belum ada keputusan dari PDIP terkait sikap mereka, apakah akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo-Gibran atau tidak.

Namun, sebelumnya, Puan menegaskan PDIP bakal solid mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

Karena menurut Puan, dalam membangun Indonesia dibutuhkan sinergitas dari seluruh elemen bangsa.

"PDI Perjuangan solid," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/10/2024).

"Kita solid mendukung pemerintahan yang akan datang dalam membangun Indonesia ke depan," kata Ketua DPR RI itu.

Maruf Amin Pamit

Wakil Presiden RI KH. Ma'ruf Amin baru saja menyampaikan pamitan pada silaturahmi perpisahan dengan Setwapres RI, Kamis (17/10/2024).

Dalam pidatonya, Ma'ruf Amin memberi pesan menohok soal kebohongan.

Ia menegaskan, kinerjanya selama lima tahun ini tidak perlu dipoles atau dibranding.

Ma'ruf hanya menginginkan agar seluruh kinerjanya disampaikan apa adanya oleh siapapun, tanpa harus dibuat baik.

Keinginan Ma'ruf itu bukan tanpa alasan, dirinya mengatakan dengan cara memoles sesuatu menjadi lebih baik padahal nyatanya ada yang kurang baik, merupakan suatu hal kebohongan.

"Kalau dalam bahasa agama tidak perlu membuat kebohongan-kebohongan, iftara," kata Wapres saat silaturahmi perpisahan dengan Setwapres RI, Kamis (17/10/2024).

Ketua Majelis Syuro DPP PKB tersebut lantas menyinggung soal kezaliman yang dilakukan setiap manusia jika berbohong.

Dia menyatakan, tidak ada perbuatan yang lebih zalim kepada Allah selain membuat kebohongan.

"Mana yang lebih zalim kepada Allah daripada membuat kebohongan-kebohongan kepada Allah. Jadi artinya tidak ada yang lebi zalim daripada suatu yang membuat kebohongan di dalam kepada allah. Jadi tidak perlu," kata dia.

Oleh karena itu, mantan Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut meminta agar tidak ada siapapun yang membuat kebohongan tersebut.

Kata dia, kerjanya selama menjadi Wapres harus disampaikan sesuai dengan apa yang dikerjakan tanpa dilebihkan.

"Yang sebenarnya saya (kerjakan) cuma segini, terus dilebih-lebihkan itu jangan, itu namanya membuat kebohongan Itu jangan, personal branding atau apalah," tandas Wapres.

Teguran untuk Prabowo Subianto

Presiden RI terpilih, Prabowo Subianto, mendapat teguran untuk memikirkan lagi sosok yang ia pilih bakal menjadi menteri.

Tiga orang calon menteri Kabinet Prabowo-Gibran menjadi sorotan oleh Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI).

Koordinator MAKI, Boyamin Saiman, memilih Prabowo untuk memikirkan ulang atas pilihannya itu.

Pasalnya, menurut Boyamin, beberapa di antaranya masih ada calon menteri yang disebut-sebut berkaitan dengan kasus korupsi, meski belum terbukti.

Beberapa nama yang dimaksud itu, secara gamblang diungkapkan oleh Boyamin, yakni Menteri Energi dan SDM, Bahlil Lahadalia, Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, Airlangga Hartarto, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Dito Ariotedjo.

Oleh sebab itu, Boyamin berharap, Prabowo bisa berpikir ulang lagi mengenai pemilihan tiga sosok tersebut.

Prabowo, kata Boyamin, masih memiliki waktu untuk kembali memikirkan calon-calon menterinya, sebelum dia dilantik pada 20 Oktober mendatang sebagai Presiden RI 2024-2029. 

“Saya masih melihat hal-hal yang perlu dibenahi oleh Pak Prabowo. Untuk berpikir ulang (memilih calon menteri) ini, kan masih waktunya sampai tanggal 20,” ujar Boyamin di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (15/0/2024).

“Terhadap tiga sosok itu bisa saja diubah. Tapi ya terserah beliau,” sambungnya. 

Menurut Boyamin, meski toga sosok itu tak menjadi menteri sekalipun, Indonesia tidak akan bubar.

”Dan saya kira Indonesia tidak akan bubar kalau mereka, beliau ini tidak jadi menteri kan,” tuturnya.

Boyamin kemudian mengingatkan bahwa Bahlil sebelumnya sempat disangkut-pautkan dengan penerbitan izin tambang pesanan eks Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Kemudian, Airlangga berkaitan dengan kasus korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak sawit mentah.

Sementara itu, Dito dikaitkan dengan dugaan kasus korupsi proyek pengadaan menara BTS 4G.

Sebelumnya, pada Senin (14/10/2024) dan Selasa (15/10/2024), Prabowo telah memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan ke kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Kebayoran, Jakarta Selatan.

Total terdapat 49 calon menteri serta 58 calon wakil menteri dan kepala badan yang menghadap Prabowo.

Kemudian, para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan itu berkumpul di kediaman Presiden terpilih Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, sejak Rabu pagi. 

Mereka dikumpulkan untuk mendapatkan pembekalan mengenai berbagai isu, seperti geopolitik, produk domestik bruto, dan antikorupsi.

Tak hanya itu saja, pembekalan untuk para calon menteri Prabowo-Gibran itu ternyata masih berlanjut.

Ketua Umum Projo sekaligus Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo), Budi Arie Setiadi mengatakan para calon menteri itu bakal kembali menerima pembekalan di Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah.

Namun, Budi  tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai waktu pembekalan lanjutan itu.

Dia hanya mengatakan hari Jumat, tanpa menjelaskan apakah Jumat minggu ini atau pekan depan setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2024.

"Nanti hari Jumat,” kata Budi Arie saat ditemui di sekitar gerbang depan kediaman Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

(Tribunnews.com/Rifqah, Rizki Sandi Saputra, Rifqah, Mario Christian, Chaerul) (TribunJogja.com)

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Enggan Kinerjanya Dipoles Agar Terkesan Baik, Wapres Ma'ruf: Itu Kebohongan, Zalim Kepada Allah dan MAKI Minta Prabowo Berpikir Ulang untuk Pilih 3 Sosok Ini Jadi Calon Menteri, Siapa Mereka?