TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengadakan pertemuan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku Utara, untuk membahas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2024.

Kepala BPK Maluku Utara Marius Sirumapea menekankan agar semua temuan segera dikomunikasikan dan dipertanggungjawabkan.

Ia juga meminta laporan yang belum terselesaikan khususnya dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), segera dirampungkan mengingat jangka waktu hingga 27 Maret 2025.

"Kami diminta segera menyelesaikan temuan yang, ada agar laporan keuangan dapat diselesaikan tepat waktu, "ujar Sherly Laos di halaman Kediaman Gubernur Maluku Utara di Kota Ternate, Rabu (5/3/2025).

Baca juga: Hari ke 5 Pencarian 3 Korban Hilang Longboat Terbalik di Perairan Maluku Utara Masih Nihil

Sherly Laos menambahkan, BPK memberikan sejumlah catatan penting terutama terkait transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD.

Ia menegaskan semua temuan dari 2022, 2023 dan 2024 harus ditindaklanjuti dengan serius agar pengelolaan keuangan daerah semakin sehat.

"Saya ingin memastikan bahwa seluruh pemanfaatan APBD benar-benar digunakan untuk kesejahteraan rakyat, "tegas Sherly Laos.

Sherly Laos ditanya apakah optimis kembali meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tahun ini.

Ia menjawab, pencapaian tersebut bergantung pada kinerja dan tanggung jawab masing-masing OPD.

"Untuk laporan keuangan 2025, saya targetkan WTP. Namun untuk 2024, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Sekprov, karena itu masih di luar kepemimpinan saya, "ujar Sherly Laos.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tegaskan Larangan Penyalahgunaan Nama untuk Jabatan dan Proyek

Istri mendiang Benny Laos ini juga menekankan, penilaian BPK sangat berpengaruh terhadap kinerja OPD.

Menurutnya, penilaian berbasis output menjadi indikator utama dalam evaluasi birokrasi ke depan.

"Jika kinerja OPD tidak sesuai standar, maka itu akan menjadi catatan dan berdampak pada evaluasi berikutnya, "tutupnya. (*)