TRIBUNTERNATE.COM, MALUKU UTARA - Berikut 3 berita populer Maluku Utara yang banyak dibaca di website TribunTernate.com, Selasa (25/3/2025).

Diantaranya ada berita keluhan Sherly Laos soal biaya hidup tinggi di Ternate dan Ibu Kota Sofifi malah sepi.

Lalu berita DPRD Maluku Utara dukung program 100 hari Gubernur dan Wakil Gubernur dan tegaskan transparansi kebijakan.

Baca juga: Bikin Kagum, Sherly Laos Temui Menteri Diktisaintek Bahas Pendidikan Malut, Warga Puji: Gubernur Top

Baca juga: Sherly Laos Keluhkan Biaya Hidup Ternate Tinggi untuk Mahasiswa: Sofifi Ibu Kotanya Malah Sepi

Hingga berita DPRD Halmahera Selatan dorong PPPK dapat TPP, kata Iksan Basrah Pemerintah harus adil.

Simak selengkapnya.

1. Sherly Laos: Biaya Hidup Ternate Mahal, Ibu Kota Sofifi Malah Sepi

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos atau Sherly Tjoanda, mengeluhkan biaya hidup tinggi di Kota Ternate, khususnya untuk mahasiswa.

Sedangkan di Kota Sofifi sebagai ibu kota provinsi biaya hidupnya rendah namun fasilitas pendidikan tinggi belum memadai.

Maka dari itu, Menteri Diktisaintek, Brian Yuliarto, memberi saran kepada Sherly Laos untuk membuka cabang Universitas Khairun.

Baca selengkapnya di sini.

2. DPRD Malut Dukung Program 100 Hari Kerja Gubernur - Wakil Gubernur

Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menyatakan dukungannya terhadap program 100 hari kerja Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos – Sarbin Sehe.

Namun, ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus sesuai mekanisme dan ketentuan.

“Kami mendukung program 100 hari kerja ini, terutama jika berdampak positif bagi masyarakat. Kebijakan seperti efisiensi anggaran sekitar Rp160 miliar, alokasi Rp40 miliar, pasar murah, dan mudik bersubsidi tentu sangat baik."

Baca selengkapnya di sini.

3. DPRD Halsel Dorong PPPK Juga Dapat TPP

Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara Iksan U Basrah menilai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) layak mendapat Tambahan Penghasilan Pegawai (PTT) dari pemerintah daerah.

Menurut dia, tidak adil jika hanya Pegawai Negeri Sipil atau PNS yang mendapat TPP. Sebab, fungsi serta jam kerja PPPK dan PNS tidak jauh berbeda.

"Pemerintah harus adil, harus mempoisikan PNS dan PPPK itu sama. Karena PPPK dan PNS ini kan bedanya hanya PNS saja yang bisa pegang jabatan."

Baca selengkapnya di sini.