TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI – Setelah 13 tahun dimekarkan sebagai daerah otonom, Kabupaten Pulau Taliabu hingga kini belum pernah menikmati distribusi beras dari Bulog, yang disalurkan melalui Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Hal ini disampaikan Anggota DPRD Maluku Utara dapil Kepulauan Sula-Taliabu, Mislan Syarif, saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna penyampaian laporan Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Tahun Anggaran 2024 di Sofifi, Selasa (29/4/2025).

“Taliabu tidak mendapatkan jatah beras Bulog karena jarak dan kesulitan distribusi adalah alasan yang sangat tidak masuk akal. Jika beras dari Ambon bisa masuk ke Maluku Utara, mengapa Pemprov tidak bisa kirim ke Taliabu yang notabene masih satu provinsi ?” kritik Mislan dengan nada tinggi.

Baca juga: Camat dan Kades di Halmahera Selatan Diminta Fasilitasi Warga dalam Program Kesehatan Gratis

Menurut Mislan, mahalnya harga beras di Taliabu adalah bentuk nyata ketidakadilan distribusi pangan

Ketiadaan distribusi beras Bulog membuat harga beras di Taliabu tak terkendali, akibatnya membebani masyarakat yang mayoritas hidup dari sektor pertanian dan perikanan.

"Jangan abaikan jeritan rakyat. Ini soal urusan perut. Jangan sepelekan hanya karena jarak,” tegasnya.

Mislan juga menyesalkan pernyataan Kepala Bulog Maluku Utara yang menyebut distribusi ke Taliabu terkendala jarak.

“Kalau perjalanan Ternate-Ambon bisa ditempuh, mengapa Taliabu tidak? Padahal dari sisi logistik, jaraknya tak jauh berbeda,” pungkasnya.

Politisi Partai Gerindra ini juga menyentil ketimpangan pembangunan di wilayahnya.

Ia menyebut, tak hanya persoalan beras Bulog, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur di Taliabu pun masih jauh dari kata memadai.

Baca juga: Daftar Harga Tiket Laga Malut United vs Persib Bandung di Stadion Gelora Kie Raha Ternate

“Kami ini hanya minta asas keadilan. Kalau Pemprov tak mampu memperlakukan kami secara setara, mungkin sudah saatnya Taliabu dipertimbangkan untuk berdiri sendiri,” sindirnya tajam.

Mislan berharap, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe yang hadir dalam sidang tersebut dapat memberi atensi dan menjadikan masalah ini sebagai prioritas.

Khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan di seluruh wilayah Maluku Utara, tanpa diskriminasi. (*)