TOPIK
DPRD Maluku Utara
-
Anggota DPRD Malut Iswanto Dorong Integrasi Program Infrastruktur Air Antar Lembaga
Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Iswanto ST, menegaskan perlunya integrasi program pembangunan infrastruktur sumber daya air
-
Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara Soroti Kenaikan Belanja Modal dalam APBD Perubahan 2025
Sidang paripurna DPRD Maluku Utara dengan agenda penyerahan dokumen Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 berlangsung dinamis
-
DPRD Maluku Utara Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 dan KUA-PPAS 2026
"Kesepakatan ini adalah pedoman kerja kita. Semoga menjadi amal untuk Maluku Utara yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera, "harap Sherly Laos
-
Iqbal Ruray: Proyek Swakelola Renovasi Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara Harus Jadi Pelajaran
"Kegiatan-kegiatan yang gunakan sistem swakelola sebaiknya dipertimbangkan kembali, "tegas Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
-
DPRD Maluku Utara Soroti Jalan Nasional Halmahera Tengah-Halmahera Selatan yang Rusak
"Jadi perbaikan (jalan) harus dibarengi dengan pembangunan sarana pendukung, "Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara Muksin Amrin
-
Alasan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Diam-diam Pantau Kehadiran Pimpinan OPD
"Pemantauan itu menjadi salah satu dasar evaluasi yang rencananya dilakukan pada 20 Agustus 2025, "ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud
-
Dukung Evaluasi Pejabat Pemprov Malut, Muksin Amrin: Copot yang Tak Kompeten dan Terlibat Kasus
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pejabat
-
Fraksi Hanura Dukung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Evaluasi Pejabat
Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara mendukung penuh langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengevaluasi pejabat
-
Langkah Pembangunan Infrastruktur Maluku Utara ke Depan Menurut Merlisa Marsaoly
"Banyak ruas jalan provinsi rusak parah dan belum tertangani karena keterbatasan anggaran, "tutur Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Merlisa Marsaoly
-
Paripurna Pandangan RPJMD Malut 2025–2029: Fraksi Hanura Soroti Ketimpangan Wilayah
Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan pandangan dan masukan strategis, terhadap Ranperda
-
Meri Popala Fraksi Demokrat Dukung Penuh RPJMD Maluku Utara 2025-2029
Fraksi Bintang Demokrat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
-
Fraksi Golkar Soroti RPJMD Maluku Utara, Minta Implementasi Nyata Visi Gubernur
DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
-
Fraksi PKS DPRD Maluku Utara Soroti Isu Lingkungan dan Ekonomi dalam RPJMD 2025-2029
Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dan prinsip keadilan dalam RPJMD Malut
-
Dukung Evaluasi Jabatan Eselon Pemprov Malut, Fraksi PKB Tekankan Prinsip Meritokrasi
Muksin Amrin, menyambut baik rencana Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengevaluasi jabatan eselon II dan III pada Agustus 2025 ini
-
Kata Haryadi, Klaim 3 Pulau di Halmahera Tengah oleh Pemprov Papua Barat Daya Bikin Masyarakat Resah
Secara de facto dan de jure merupakan bagian sah dari wilayah administratif Maluku Utara tepatnya di Halmahera Tengah
-
Tak Masuk dalam Buku Platform RPJMD Malut 2025–2029, Mislan Syarif: Taliabu Butuh Perhatian Nyata
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan V (Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu), Mislan Syarif, keluhkan
-
Nazlatan Kasuba: Pemprov Maluku Utara Segera Tentukan Nasib 1.390 PPPK
Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhara Kasuba, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov)
-
9 Fraksi DPRD Malut Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan Jadi Perda
DPRD Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2024/2025
-
Soal Rencana Pencabutan Pergub Unggas, Ini Kata Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara
Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, memberikan tanggapan terhadap rencana pencabutan Peraturan Gubernur (Pergub)
-
Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray : Pemekaran Sofifi Terhalang Moratorium DOB
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menanggapi aksi penolakan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi di depan Kantor Gubernur Malut
-
Pembahasan Klaim 3 Pulau Rampung, Iqbal Ruray: Sain, Kiyas, dan Piyai Sah Milik Maluku Utara
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menegaskan bahwa Pulau Sain, Pulau Kiyas, dan Pulau Piyai sah milik Provinsi Maluku Utara
-
Lima Eks Anggota DPRD Maluku Utara Tercatat Miliki Temuan BPK
Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara, Nirwan MT Ali, mengungkapkan lima mantan anggota DPRD Provinsi Maluku Utara tercatat memiliki temuan
-
DPRD Maluku Utara Gelar Paripurna Sesuai Jadwal Meski Dokumen KUA-PPAS APBD-P 2025 Belum Diserahkan
"Kalau dokumen belum disiapkan atau belum diserahkan, itu menjadi tanggung jawab Pemprov Maluku Utara, "ujar M Iqbal Ruray
-
DPRD Maluku Utara Dukung Sofifi Jadi Kota Madya, Iqbal Ruray: Waktunya Kita Serius!
DPRD Maluku Utara siap memberikan dukungan penuh secara teknis dan politis termasuk melakukan koordinasi lintas pemerintah daerah
-
Respons DPRD Soal Program Jalan Tani Gubernur Maluku Utara Sherly Laos
"Pembangunan jalan tani di Maluku Utara menggunakan skema swakelola penuh, mirip dengan sistem pekerjaan di Dinas PU, "kata Anwar Husen
-
Gubernur Maluku Utara Diminta Panggil Seluruh OPD Bahas Percepatan Penyampaian Dokumen Lelang Proyek
"Saat ini progres lelangan proyek baru 20 persen dari total anggaran yang direncanakan, "ungkap Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
-
3 Pulau di Gebe Halmahera Tengah Diklaim Pemerintah Raja Ampat, Ini Tanggapan Ketua DPRD Malut
Pemkab Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, mengklaim tiga pulau yang berada di wilayah Kecamatan Pulau Gebe, Kabupaten Halmahera Tengah, Malut
-
Penjelasan Muksin Amrin Soal Masa Depan Sofifi Sebagai 'Ibu Kota' Provinsi Maluku Utara
"Status Sofifi sebagai ibu kota belum memiliki kekuatan hukum yang pasti, "ujar Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara Muksin Amrin
-
Baru 20 Persen, Komisi III DPRD Maluku Utara Soroti Serapan Anggaran Pemprov
Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara, Merlisa Marsaoly, menyoroti lambannya proses pelelangan proyek di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
-
DPRD Maluku Utara dan BKD Bahas Nasib PPPK Tahap I yang Belum Terima Gaji
RDP ini membahas nasib 1.300 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap I yang telah diangkat namun belum menerima gaji
