TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Plt Kepala Dinas Pertanian Maluku Utara Anwar Husen mengatakan, pengembangan padi sawah dan hortikultura merupakan program prioritas Gubernur Maluku Utara Sherly Laos di sektor pertanian tahun 2025.

"Program ini sebenarnya sudah mulai berjalan, meskipun sisi pembiayaannya belum sepenuhnya fokus."

"Hal ini karena, proses administrasi surat menyurat antar kabupaten masih berjalan, sehingga pelaksanaan program mengikuti alur birokrasi yang ada, "kata Anwar, Kamis (10/7/2025).

Ia menyebut, sejumlah daerah yang telah masuk dalam jalur program ini, antara lain Halmahera Timur, Halmahera Utara, Pulau Morotai, Halmahera Tengah dan Halmahera Selatan. 

Baca juga: Dukung Konsultasi RPJMD Tidore, Pemprov Maluku Utara Tegaskan Sinkronisasi Pusat-Daerah

Untuk komoditas hortikultura, wilayah prioritas mencakup Halmahera Barat, Halmahera Timur, Halmahera Utara serta Kota Tidore dan Kota Ternate.

"Meski lahan di Ternate dan Tidore relatif kecil, namun akses pasarnya sangat cepat, "tutur Anwar Husen.

Artinya, kita bisa melakukan tanam ulang berkali-kali tanpa harus bergantung pada pasokan dari luar, "lanjutnya.

Anwar menyoroti harga tomat yang mencapai Rp 38.000 per kilogram di Ternate, padahal ketersediaan produk seharusnya bisa dipenuhi dari dalam daerah. 

Namun, karena rantai pasok belum tertata dengan baik, masih banyak tomat yang masuk dari luar Maluku Utara.

"Ini menjadi tantangan tersendiri. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, kita harus menjawab kebutuhan pasar, yang terbuka lebar."

"Kalau harga tinggi, berarti ada kekurangan suplai. Kenapa ini tidak kita jawab secara serius?"tegasnya.

Karena itu, Dinas Pertanian menjadikan pengembangan pangan sebagai program prioritas, bukan hanya sekadar soal transportasi distribusi.

Baca juga: Layanan Syarikah dan Kartu Nusuk Jadi Catatan Penting Evaluasi Haji Maluku Utara 2025

Termasuk di dalamnya pengembangan peternakan seperti lapangan penggembalaan sapi di Morotai, serta mendukung masuknya investor untuk memperluas akses produksi dan pasar.

"Target kita adalah membantu petani melalui kemudahan akses dan percepatan proses, "pungkas Anwar.

"Kendala utama saat ini adalah lambannya birokrasi dan hambatan di lapangan yang membuat program belum optimal, "sambungnya. (*)