Dukung Konsultasi RPJMD Tidore, Pemprov Maluku Utara Tegaskan Sinkronisasi Pusat-Daerah

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Bappeda Provinsi Maluku Utara menegaskan komitmennya dalam mendukung penyusunan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kota Tidore Kepulauan tahun 2025–2029.

Hal itu disampaikan langsung Kepala Bappeda Provinsi Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, dalam arahannya pada kegiatan Konsultasi Rancangan Awal (Ranwal) RPJMD Kota Tidore Kepulauan yang digelar di Sofifi, Kamis (10/7/2025).

Dalam sambutannya, Sarmin menyampaikan bahwa RPJMD merupakan landasan strategis pembangunan daerah yang menjabarkan visi-misi kepala daerah terpilih.

Baca juga: Sherly Laos Genggam Tangan Warga karena Merasa Bersalah: Saya Pemimpin Belum Bisa Gerak Cepat

"Dokumen ini harus disusun secara berjenjang, sinkron dengan RPJPD, RPJMN, serta mendukung pencapaian 8 Asta Cita, 17 Program Prioritas dan 8 Quick Wins Presiden RI," jelas Sarmin.

Ia menekankan pentingnya penyelarasan perencanaan antara pusat dan daerah, baik dari sisi periodisasi maupun indikator kinerja pembangunan, guna memastikan keberhasilan program-program prioritas yang berdampak langsung ke masyarakat.

Dalam forum tersebut, Sarmin S Adam juga memaparkan sejumlah capaian makro pembangunan Kota Tidore selama lima tahun terakhir

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat dari 70,53 pada 2020 menjadi 74,01 di tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi pun melonjak hingga 6,40 persen di 2024, menjadi yang tertinggi setelah perlambatan akibat pandemi COVID-19.

Sementara, tingkat kemiskinan naik menjadi 6,56 persen, dan pengangguran terbuka masih berada di angka 3,48 persen.

"Perlu strategi khusus untuk menurunkan angka pengangguran dan kemiskinan. Salah satunya lewat penguatan sektor UMKM dan ekonomi produktif," katanya.

RPJMD Tidore 2025–2029 ditargetkan menciptakan kemajuan berkelanjutan dengan visi: "Tidore Kepulauan yang Aman, Nyaman, Ramah, Maju, dan Berkelanjutan untuk Semua.

"Target indikator makro yang ditetapkan meliputi IPM sebesar 76,75, pertumbuhan ekonomi hingga 5 persen, tingkat kemiskinan ditekan ke angka 4,90 persen, dan pengangguran turun hingga 1,65 persen di akhir periode," katanya.

Ia juga mengingatkan Pemkot Tidore agar menyelesaikan penyusunan RPJMD paling lambat enam bulan setelah pelantikan kepala daerah. Jika tidak, maka kepala daerah dan DPRD berisiko menerima sanksi administratif berupa penundaan hak keuangan.

Baca juga: Lihat Rumah Warga Tidak Layak Huni, Sherly Laos: Bukan Kasihan tapi Rasa Bersalah sebagai Pemimpin

“Dokumen RPJMD juga harus segera diinput dalam SIPD sesuai Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025. Ini bagian dari transformasi digital dalam perencanaan daerah,” tambah Sarmin.

Di akhir arahannya, Sarmin berharap seluruh tim fasilitasi dan evaluasi dokumen dari Provinsi dan Kota Tidore aktif memberikan masukan terhadap Ranwal RPJMD agar dokumen ini benar-benar menjadi pijakan pembangunan yang kuat, inklusif, dan terukur.

“Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Kota Tidore Kepulauan Tahun 2025–2029 secara resmi saya nyatakan dibuka,” tandasnya. (*)