TRIBUNTERNATE.COM,TIDORE - Wali Kota Tidore Kepulauan Muhammad Sinen kembali menanggapi wacana Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi.

Muhammad Sinen mengatakan, dalam Undang-undang nomor 46 tahun 1999, menyatakan Sofifi sebagai ibu kota provinsi, namun, Sofifi merupakan bagian dari wilayah Kota Tidore Kepulauan yang memiliki pemerintahan dan kesultanan. 

Di wilayah Oba, kata Muhammad Sinen, suka maupun tidak, ada yang dinamakan Aha Kolano. Artinya, kesultanan Tidore juga memilik hak atas wilayah di daratan Oba.

Baca juga: Polisi di Ternate Kembali Gagalkan Penyelundupan Cap Tikus dari Bitung Sulawesi Utara

"Mereka yang gelar tanda tangan petisi DOB itu punya draf DOB atau tidak. Bahkan, Pemda dan DPRD Tidore sampai saat ini belum terima draf DOB,” ungkap Muhammad Sinen.

Ia mengemukakan, soal DOB itu berbicara tentang proses politik. Untuk itu, kelompok-kelompok yang menggulirkan wacana DOB Sofifi harus mendatangi DPRD Tidore untuk menyapaikan secara resmi, bukan hanya sekedar tanda tangan petisi.

“Sampaikan secara resmi ke DPRD kemudian DPRD bahas dan mengkaji. DPRD sampaikan ke Pemda dan Pemda mengundang tim ahli untuk mengkaji, apakah layak atau tidak."

:Kalau tim ahli sebut itu layak, maka pemerintah daerah dan DPRD akan terima. Karena kita hidup dalam suatu negara itu ada aturannya,” jelas Muhammad Sinen.

Muhammad Sinen menegaskan, selama proses politik tidak terjadi, maka pemerintah daerah tidak bisa menindaklanjuti itu.

Muhammad Sinen tidak ingin melahirkan keputusan secara tergesa-gesa, yang nantinya menimbulkan masalah besar dikemudian hari.

Untuk itu, komunikasi antara pemerintah kota dan provinsi harus diperbaiki.

“Bicara DOB ini tidak bisa komunikasi lisan yang tidak formal, tapi harus secara formal dan ada kajian-kajian yuridis dan akademis. Jadi konsepnya harus jelas, bukan hanya sebatas melempar wacana tanpa konsep dan data. Sampai saat ini, kami tidak pernah menerima usulan secara tertulis,” ujarnya.

Muhammad Sinen menegaskan, pengorbanan Tidore sangat besar terhadap NKRI. 

Ia menceritakan, atas kebaikan Sultan Tidore saat itu, pusat pemerintahan ibu kota dari Soasio dipindahkan ke Papua. Kemudian, pemekaran terpisah dengan Halmahera Tengah.

"Ini yang terakhir, luas wilayah Kota Tikep yang meliputi pulau Tidore dan daratan Oba hanya sekitar 1.700. Jika dipecahkan menjadi dua, apakah layak menjadi kota?."

"Jadi, maksud saya tidak ingin orang luar ikut campur, karena ini bukan bicara tentang ibu kota provinsi, melainkan pemekaran Kota Tidore Kepulauan. Jadi kalau ada orang di luar Tidore yang tidak puas dengan komentar saya, silahkan datang dan berdiskusi, saya selalu membuka pintu bagi siapa saja,” tegas Muhammad Sinen.