Baca tanpa iklan
TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Koordinator Presidium Rakyat Tidore, Jainudin Saleh, menegaskan bahwa isu Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi sudah tidak relevan.
Menurutnya, DOB hanya mencerminkan kepentingan segelintir elit politik yang ingin memperkeruh situasi di Maluku Utara.
"Bagi kami, DOB itu sudah tidak ada lagi. Ini bukan soal menolak atau mendukung, tapi kesadaran bahwa isu ini sudah selesai,” tegas Jainudin saat diwawancarai Tribunternate.com dalam aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Maluku Utara, Rabu (23/7/2025).
Baca juga: Warga dan Pasukan Adat Tidore Gelar Aksi Tolak DOB Sofifi, Bentrok Pecah di Kantor Gubernur Malut
Menurut Jainudin, pembentukan DOB Sofifi sebelumnya pernah memicu gejolak. Oleh itu, ia meminta agar tidak kembali digunakan sebagai alat pemecah belah masyarakat.
"Sofifi dihuni oleh masyarakat dari berbagai daerah. Tapi bagi kami, mereka semua bagian dari keluarga besar Tidore,"
"Apalagi secara administratif, Sofifi masih merupakan wilayah Tidore, dan tanah di sana adalah bagian dari Kesultanan Tidore di Jazirah Halmahera,” jelasnya.
Ia menilai, jika memang ada aspirasi terkait DOB Sofifi, seharusnya disampaikan secara terbuka dan dialogis.
"Datang ke Tidore, bicara baik-baik. Ada Pemerintah Kota, ada DPRD, ada Sultan. Duduk bersama, bicara masa depan Sofifi. Bukan lewat jalur-jalur diam-diam yang justru menimbulkan kecurigaan," katanya.
Jainudin menegaskan, isu DOB hanya menjadi alat untuk mengejar jabatan dan kepentingan elit tertentu yang bahkan berasal dari luar Tidore.
Baca juga: Persoalan DOB Sofifi Berlanjut, Masyarakat Tidore dan Oba Geruduk Kantor Gubernur Maluku Utara
"Kalau cuma bicara jabatan, kepentingan elit, ya stop! Ini sudah terbukti, yang mengangkat isu DOB ini orang luar Tidore," ujarnya.
Kata Jainudin, Presidium memiliki satu sikap tegas, yakni fokus membangun Sofifi.
"Kami sudah sampaikan ke Ibu Gubernur fokus bangun Sofifi. Pembangunan itu bukan hanya infrastruktur, tapi aktivitas pemerintahan provinsi juga harus berjalan penuh di Sofifi. Itu yang jauh lebih penting dan mendesak ketimbang bicara soal DOB,” pungkasnya. (*)