Pemprov Malut

Gubernur Malut Sherly Laos Tegaskan Transformasi SDM dan Infrastruktur dalam RPJMD 2025–2029

Penulis: Fizri Nurdin
Editor: Sitti Muthmainnah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KEBIJAKAN: Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan program prioritas pembangunan daerah dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029, berlangsung di Ballroom Hotel Bela Ternate Jumat (25/7/2025)

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan program prioritas pembangunan daerah dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) tahun 2025–2029.

Kegiatan di Ballroom Hotel Bela Ternate itu, dihadiri kepala daerah se-Maluku Utara, unsur Forkopimda, serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Sherly Laos menyampaikan bahwa arah pembangunan Provinsi Maluku Utara akan difokuskan pada transformasi sosial, digitalisasi sumber daya manusia, transformasi ekonomi dan pemerintahan, serta pemantapan keamanan dan pengembangan wilayah berbasis kepulauan.

Baca juga: Bappeda Maluku Utara Paparkan Arah Pembangunan Daerah dalam Musrenbang RPJMD 2025–2029

"Kita dorong program prioritas seperti pembangunan jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Tadi malam kita sudah menandatangani kerja sama dengan Telkomsel, dan sebelumnya juga telah melakukan pertemuan dengan Menteri Komunikasi dan Informatika," ujar Sherly.

Sherly mengatakan, saat ini dari total 412 titik Pusat Telekomunikasi Seluler (PTS), di Maluku Utara, terdapat 137 titik yang masih tergolong blank spot. 

Sementara 275 titik lainnya sudah memiliki akses PTS, namun hanya dengan kapasitas jaringan 2 Mbps, dan dinilai sangat tidak memadai.

"Saat ini kebutuhan minimal 8 Mbps. Kami sudah memberikan kontrak sejak Januari 2025 untuk peningkatan kapasitas 275 titik yang ada, namun belum berjalan karena menunggu pencairan anggaran dari kementerian."

"Pada 7 Juli lalu, Pemprov telah bersurat secara resmi untuk menginformasikan kebutuhan tersebut," jelasnya.

Menurut informasi terakhir dari Telkomsel, saat ini kementerian telah merespons dan jika tidak ada kendala, pada Agustus 2025 proses pengaktifan kapasitas akan dilakukan. 

Targetnya, kata Sherly Laos, seluruh titik termasuk 275 dan 137 PTS akan terlayani. Jika itu tercapai, maka tidak ada lagi daerah blank spot di Maluku Utara.

Ia juga menegaskan, tanpa jaringan yang stabil dan cepat, transformasi digital di berbagai sektor tidak akan maksimal.

Sherly Laos mengatakan, Pemprov Maluku Utara juga menargetkan digitalisasi pendidikan. 

Dari sekitar 400 SMA, SMK, dan SLB di Maluku Utara, sekitar 200 sekolah telah menjadi prioritas program.

"Kami bekerja sama dengan Telkom untuk memasang jaringan internet yang stabil. Uji coba sudah dilakukan di beberapa titik, termasuk di Batang Dua, Sula, dan Taliabu, dengan hasil sinyal stabil dalam dua bulan terakhir," jelas Sherly Laos.

Targetnya, kata dia, akhir tahun 2025 sebanyak 200 sekolah akan terpasang jaringan internet yang memadai. 

Dengan demikian, para guru tidak perlu keluar daerah hanya untuk mengunggah data yang diminta Dapodik.

Halaman
12

Berita Terkini