Pemprov Malut

Gubernur Malut Sherly Laos Tegaskan Transformasi SDM dan Infrastruktur dalam RPJMD 2025–2029

Penulis: Fizri Nurdin
Editor: Sitti Muthmainnah
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

KEBIJAKAN: Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memaparkan program prioritas pembangunan daerah dalam kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Musrenbang RPJMD) Provinsi Maluku Utara Tahun 2025–2029, berlangsung di Ballroom Hotel Bela Ternate Jumat (25/7/2025)

Untuk mendukung program ASES dari Presiden, Sherly Laos menjelaksan, Pemprov juga mengalokasikan anggaran bagi sekolah-sekolah di daerah terpencil, agar bisa mengakses pelajaran penting seperti Bahasa Inggris dan Matematika.

"Misalnya satu guru dari provinsi bisa mengajar beberapa sekolah lewat jaringan internet,” ujarnya lagi.

Sementara Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Muhammad Sarmin S. Adam, dalam sambutannya mengatakan, Musrenbang RPJMD menjadi forum penting untuk menyelaraskan dan menyepakati arah kebijakan pembangunan lima tahun kedepan.

“Visi Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dituangkan dalam visi RPJMD, yakni Maluku Utara Bangkit 2025–2029, menjaga peradaban, pembangunan maju, sejahtera, dijadikan, dan berkelanjutan,” ujarnya.

Untuk mendukung visi tersebut, dijabarkan enam misi utama yang selaras dengan prioritas nasional, yaitu mewujudkan transformasi sosial dan sumber daya manusia, mewujudkan transformasi pemerintahan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan dasar yang berkualitas.

Mewujudkan pembangunan ekonomi dan budaya, mengembangkan wilayah berbasis kepulauan, serta meningkatkan infrastruktur dan sarana prasarana daerah.

Baca juga: BREAKING NEWS : Kronologi Pemilik Toko Alnizam Ternate Jadi Korban Pencurian dan Penikaman

Misi pertama didukung oleh program pengembangan pendidikan, termasuk pembangunan 3 rumah sakit di daerah. Misi kedua melibatkan 44 program dari berbagai perangkat daerah. Misi ketiga 27 perangkat daerah dari 11 Unit Pelaksana Daerah (UPD). 

Misi keempat melibatkan 7 perangkat daerah dari 4 UPD. Misi kelima mencakup 29 program yang dilaksanakan oleh 28 UPD. Dan misi keenam didukung oleh 30 program dari 8 UPD.

"Kebijakan ini akan menjadi acuan dalam perencanaan program kerja seluruh perangkat daerah. Hal ini juga mendukung program prioritas Ibu Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur dalam masa kepemimpinan 2025–2029," tandas Sarmin. (*)

Berita Terkini