DOB Sofifi

Markas Kembali Geruduk Kantor DPRD Maluku Utara, Desak Sofifi Dijadikan DOB

Penulis: Fizri Nurdin
Editor: Munawir Taoeda
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

TUNTUTAN: Warga mengatasnamakan Majelis Rakyat Kota Sofifi (Markas) kembali menggeruduk kantor DPRD Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Mereka mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota provinsi, Senin (28/7/2025)

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Warga Maluku Utara mengatasnamakan Majelis Rakyat Kota Sofifi (Markas) kembali menggeruduk kantor DPRD Maluku Utara, Senin (28/7/2025).

Aksi ini merupakan bentuk desakan agar pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kota Sofifi ibu kota provinsi.

Pantauan Tribunternate.com, aksi dimulai sekitar pukul 11.00 WIT. Sebuah mobil pick-up dilengkapi pengeras suara dihadirkan.

Mereka menyuarakan tuntutan dengan orasi bergantian, sambil membawa spanduk besar bertuliskan "Kota Sofifi Harga Mati" yang dipasang di gerbang utama kantor DPRD.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Komitmen Konservasi Lingkungan PT IWIP

Selain itu, massa juga membawa sejumlah pamflet bernada kritik dan sindiran seperti:

TUNTUTAN: Warga mengatasnamakan Majelis Rakyat Kota Sofifi (Markas) kembali menggeruduk kantor DPRD Maluku Utara, Senin (28/7/2025). Mereka mendesak pemerintah segera menindaklanjuti pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Sofifi sebagai ibu kota provinsi, Senin (28/7/2025) (Tribunternate.com/Fizri Nurdin)

'Ibu Gub, di mana ngoni pe janji?' 'Butuh Bukti, Bukan Janji Politik'

'Pemkot Pembangkang Konstitusi, Sofifi Berhak Berdiri di Atas Kota Sendiri'

'Jangan Janji, Barumadoe, Selalu Terdepan Mendukung DOB Sofifi'.

Salah satu orator Hasan Bata dalam menyampaikan, tuntutan ini merupakan bentuk keseriusan masyarakat Oba Tengah, Oba Selatan dan Oba Utara.

"Sudah 24 tahun kami menanti. Kami tidak ingin lagi pemimpin yang tidak adil."

"Kami ingin Sofifi merdekamerdeka dari intervensi birokrasi dan politik. Cukup sudah kami dijadikan komonitas politik, "tegas Hasan.

Hasan juga menyinggung salah satu calon Wali Kota Tidore Kepulauan dalam Pilkada lalu, yang disebut pernah menyatakan dukungan terhadap DOB Sofifi. 

Namun kenyataannya, kata dia, pejabat tersebut, justru terlibat dalam pertemuan ASN yang menyatakan penolakan terhadap DOB pada 15 Juli 2025 lalu.

"Itu bentuk penghianatan terhadap janji politiknya. Kami tidak akan tinggal diam, "ujar Hasan.

Baca juga: Ini Harta Kekayaan Kapolres Halmahera Selatan AKBP Hendra Gunawan

Massa juga meminta DPRD dan Gubernur untuk segera mengambil alih wewenang dari Pemkot Tidore Kepulauan dalam urusan DOB, dan menyampaikan aspirasi ini secara resmi ke pemerintah pusat.

Orator lain juga menyuarakan hal senada. Yang mana mendesak Gubernur agar lebih serius memperjuangkan status Sofifi menjadi kota madya, sesuai fungsinya sebagai ibu kota provinsi.

Aksi ini berlangsung tertib dan dijaga aparat keamanan dari kepolisian dan Satpol PP. (*)

Berita Terkini