Fenomena Pengibaran Bendera One Piece Menurut Anggota DPRD Maluku Utara Iswanto ST: Bukan Makar

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Anggota DPRD Maluku Utara Iswanto ST menanggapi fenomena pengibaran bendera bertema One Piece yang ramai diperbincangkan jelang HUT ke 80 RI pada 17 Agustus 2025.

Menurutnya, fenomena tersebut lebih merupakan simbol kejenuhan masyarakat terhadap sistem pemerintahan, ketimbang bentuk penghinaan terhadap negara.

"Ini sebenarnya bukan soal tidak menghargai kemerdekaan. Tapi bentuk kejenuhan masyarakat terhadap situasi yang mereka hadapi hari ini, "ujarnya kepada Tribunternate.com, Senin (4/8/2025).

Ia menilai bahwa pengibaran bendera One Piece yang sempat viral di media sosial hanyalah simbol perlawanan yang bersifat simbolik, bukan ideologis.

Baca juga: Tidak Ditemukan Pengibaran Bendera One Piece Jelang HUT ke 80 RI di Taliabu

"One Piece ini kan film kartun yang menceritakan tentang perjuangan, kebebasan, dan perlawanan terhadap ketidakadilan."

"Masyarakat melihat semangat itu sebagai representasi dari kondisi sosial yang mereka alami, "jelasnya.

Iswanto menegaskan, tindakan tersebut tidak bisa serta-merta dianggap sebagai makar atau provokasi sebagaimana dinarasikan beberapa pihak.

"Kalau disebut makar, itu terlalu jauh. Dalam Undang-Undang sudah jelas apa yang dimaksud makar. Fenomena ini lebih kepada bentuk euforia, cara masyarakat menyampaikan rasa kecewa karena merasa tak punya ruang yang pas, "imbuhnya.

Ia menilai, negara tidak perlu menanggapi fenomena ini secara berlebihan. Menurutnya, masyarakat masih tetap menghormati simbol negara seperti bendera Merah Putih, yang tetap dikibarkan dalam perayaan kemerdekaan.

"Selama masyarakat masih menaikkan bendera Merah Putih, saya pikir ini tidak menjadi masalah besar."

Baca juga: Namanya One Piece Cafe Indonesia, Menawarkan Sensasi Makan Buah Gomu Gomu

"Jangan sampai viralnya bendera One Piece ini dikaitkan berlebihan seolah-olah ada niat melawan negara. Ini hanya simbol kejenuhan, bukan perlawanan, "tambah politisi muda tersebut.

Ia juga mengajak semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi ekspresi masyarakat di era digital saat ini, yang cenderung menyampaikan aspirasi melalui simbol, budaya populer, atau media sosial.

"Pemerintah seharusnya menangkap pesan di balik aksi ini, bukan hanya permukaannya. Masyarakat sedang berusaha bicara dengan cara mereka sendiri. Tugas kita adalah mendengarkan, "tutup Iswanto. (*)