Ada sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya konektivitas jalan tersebut terhadap simpul-simpul strategis, seperti pelabuhan, kawasan perkebunan, atau akses antar wilayah.

"Kalau jalan itu tidak mendukung konektivitas atau tidak menunjang aktivitas ekonomi, kami sulit menerimanya sebagai jalan provinsi."

"Misalnya kalau mau diusulkan lewat APBN, pusat akan tanya dulu, ada apa di sana? Apa potensi ekonominya? Mereka butuh data dan peta pendukung. Kalau tidak ada, ya sulit disetujui,” terang Rizal.

Berdasarkan data terakhir, total panjang ruas jalan provinsi yang tercantum dalam SK terbaru mencapai 1.126 kilometer. 

Namun, sejauh ini, baru sebagian kecil dari total tersebut yang berhasil ditangani.

"Total panjang jalan provinsi dalam SK itu 1.126 kilometer. Tapi yang tertangani baru beberapa kilometer saja. Kita berharap usulan IJD yang sudah kita ajukan bisa lolos semua."

Baca juga: Polantas Menyapa, Polisi Bagi-bagi Bendera Merah Putih ke Pengendara di Ternate Maluku Utara

"Selain itu, kita juga masuk lewat DAK, dan berbagai sumber APBN lainnya. Pokoknya, semua peluang pembiayaan dari pusat kita coba manfaatkan," tandas Rizal.

Rizal belum bisa menyebutkan total kebutuhan anggaran keseluruhan untuk menyelesaikan pembangunan jalan dan jembatan di Maluku Utara. 

Namun, ia memastikan Dinas PUPR terus melakukan perhitungan secara teknis dan strategis agar proyek infrastruktur tersebut tetap berjalan sesuai target. (*)