TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI — Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyerahkan data 40.000 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan keluarga rawan stunting kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos) RI, Selasa (5/8/2025).

Langkah ini bagian dari upaya strategis memadankan data tersebut dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) agar ditindaklanjuti secara tepat.

"Kami ingin memastikan mereka masuk ke dalam kategori desil yang sesuai, agar bisa menerima bantuan sosial serta stimulus untuk perumahan layak. Bantuan yang tepat sasaran bisa menjadi titik balik perubahan hidup bagi mereka," ujar Sherly Laos.

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 2 Topik 3 PPG: Bagaimana Mewujudkan Psikologis Warga Sekolah

Ia pun mengapresiasi Kemensos yang selalu sigap dan mendampingi perjuangan daerah-daerah seperti Maluku Utara.

Dalam kesempatan itu, Sherly Laos juga mengumumkan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Halmahera Utara dan Halmahera Barat akan dimulai pada September 2025.

Tak hanya itu, usulan pembangunan serupa juga tengah diperjuangkan untuk wilayah Taliabu, Morotai, Halmahera Tengah, dan Halmahera Selatan.

“Negara harus hadir, mulai dari rumah yang layak, gizi yang cukup, hingga pendidikan yang menjangkau semua kalangan,” tegas Sherly.

Baca juga: Antam Makin Naik! Galeri 24 dan UBS? Ini Harga serta Buyback Emas di Pegadaian Rabu 6 Agustus 2025

Ia menutup pernyataannya dengan kalimat yang menggambarkan semangat kepemimpinannya.

"Bukan soal berapa yang kita bantu, tapi seberapa sungguh kita ingin mereka pulih dan mandiri," ucap Sherly Laos.

Langkah ini menjadi bukti nyata Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus berkomitmen memperjuangkan kesejahteraan rakyat dari akar persoalan: tempat tinggal yang layak, pemenuhan gizi, dan akses pendidikan bagi semua. (*)