TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Merlisa Marsaoly menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), dalam mempercepat pembangunan infrastruktur.

Hal ini disampaikannya usai pertemuan antara Komisi III DPRD Maluku Utara dan BPJN di Kota Ternate, Rabu (6/8/2025) kemarin.

Menurut Merlisa, koordinasi ini menjadi langkah strategis agar pembangunan di Maluku Utara tidak hanya bertumpu pada kemampuan fiskal daerah yang terbatas.

Tetapi juga bisa didukung oleh program-program nasional yang dikelola oleh kementerian/lembaga, salah satunya melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah (IJD).

Baca juga: Komisi I DPRD Maluku Utara Kunker ke LPKA Ternate, Ini Agendanya

"Banyak ruas jalan provinsi yang rusak parah dan belum tertangani karena keterbatasan anggaran."

"Maka itu, kita dorong adanya sinergi dengan BPJN agar bisa masuk melalui program IJD, "jelas Merlisa Marsaoly.

Ia menambahkan, selama ini pemerintah provinsi memang telah membangun beberapa ruas jalan dan jembatan.

Namun masih banyak infrastruktur penting yang belum tersentuh, khususnya di daerah-daerah pelosok.

Baca juga: Kunci Jawaban PPG 2025: Kode Etik Guru, Apakah Perilaku Guru sebagai Pendidik Perlu Diatur?

Dalam pertemuan dengan BPJN, Merlisa mengungkapkan bahwa sudah ada beberapa ruas jalan yang dikoordinasikan bersama Pemprov untuk diusulkan melalui IJD.

"Informasi dari pihak Balai PUPR, saat ini sudah ada beberapa ruas jalan yang sedang dalam proses koordinasi untuk dibangun lewat skema Inpres Jalan Daerah, khususnya di Halmahera Selatan dan Halmahera Utara, "ungkapnya.

Komisi III berharap langkah ini menjadi awal dari kerja sama yang lebih konkret antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat melalui balai teknis seperti BPJN, dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Maluku Utara. (*)