TRIBUNTERNATE.COM- Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia (Mendiktisaintek-RI), Prof. Brian Yuliarto, Ph.D, melantik Prof. Dr. Abdullah W. Jabid, SE., MM, sebagai Rektor Universitas Khairun (Unkhair) periode 2025–2029. 

Prosesi pelantikan berlangsung di Gedung D, Kemendiktisaintek, Senayan, Jakarta, Senin, (25/8/2025). 

Pelantikan itu tertuang dalam Surat Keputusan Mendiktisaintek Nomor 235/M/KEP/2025 dan Nomor 27.027/A3/KPT.KP/2025 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri serta Pejabat Fungsional di Lingkungan Kementerian.

Baca juga: Wali Kota Tidore Muhammad Sinen Resmikan Folarora Cup IV 2025

Selain Prof. Abdullah, dilantik juga Dr. Ir. Daut Andang Pasali, ST., MM, sebagai Rektor Universitas Pasamus, beserta sejumlah pejabat fungsional lainnya.

Dalam sambutannya, Mendiktisaintek RI, Prof. Brian Yuliarto, Ph.D, menyebut bahwa pelantikan merupakan bagian dari regenerasi organisasi untuk memperkuat kinerja dan penyegaran di lingkungan kementerian.

Ia meminta pimpinan perguruan tinggi yang baru dilantik bekerja profesional, menjunjung integritas, dan membangun komunikasi yang efektif.

“Kami berharap pimpinan perguruan tinggi dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian organisasi, menjalin kolaborasi produktif, serta berpegang pada prinsip pelayanan publik yang berorientasi pada hasil,” ujar Prof. Brian.

Prof. Brian juga menekankan pentingnya program Diktisaintek Berdampak, sebuah langkah transformasi pendidikan tinggi yang tidak hanya menghasilkan output akademik, tetapi juga manfaat langsung bagi masyarakat.

Baca juga: 2 Siswa SMA Negeri 6 Tidore Torehkan Prestasi di FLS3N Tingkat Provinsi Maluku Utara

Perguruan tinggi, kata Prof. Brian, perlu lebih terbuka, modern, dan inklusif dengan pemanfaatan teknologi dan data.

Prof. Brian turut mengapresiasi Rektor Unkhair sebelumnya, Dr. M. Ridha Ajam, M.Hum, dan Dr. Drs. Beatus Tambaib, M.A, atas dedikasi selama menjabat. 

“Semoga rektor baru dapat melanjutkan program baik yang telah diinisiasi pendahulunya, sekaligus menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme,” tandasnya. (*)