Gebrakan Sang Pemimpin: Helmi Umar Muchsin Ungkap Tantangan dan Strategi Bangun Halmahera Selatan

Ringkasan Berita:

• Ditanya soal bagaimana seorang Helmi Umar Muchsin memaknai posisi sebagai Wakil Bupati, ia menyebut hal terpentingnya adalah sadar tugas dan sadar wewenang.
• Sebagai wakil bupati, Helmi Umar Muchsin menyebut masalah yang paling mendasar terjadi di Halmahera Selatan sekaligus menjadi tantangan adalah menyelaraskan pola pikir masyarakat.
• Di balik tanggung jawab besar sebagai Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin menggunakan pendekatan humanis dalam komunikasinya bersama warga.

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin mengisi program Gebrakan Sang Pemimpin - Tribun Ternate mewakili Bupati Bassam Kasuba.

Helmi Umar Muchsin sambangi kantor Tribun Ternate yang beralamat di Jalan Pemuda, Kelurahan Salero, Kecamatan Ternate Utara, Selasa (9/12/2025).

Sebelum lebih jauh membahas pemerintahan pada sesi podcast, Helmi Umar terlebih dahulu bercerita soal masa kecil, riwayat pendidikan hingga perjalanan karier politik yang ia mulai di tahun 2000.

Baca juga: Gebrakan Sang Pemimpin: Sinergi Pemkot Ternate dan Petani Lokal, Dongkrak Hasil Pertanian

Baca juga: Gebrakan Sang Pemimpin: Pendidikan, Pemikiran dan Jejak Karier Wali Kota Ternate Tauhid Soleman

Maju di legislatif di tahun 2009, Helmi Umar Muchsin menjadi anggota dewan selama tiga periode. Ia kemudian mengundurkan diri di periode ketiga untuk maju sebagai calon Bupati Halmahera Selatan di tahun 2020.

Namun, saat itu kontestasi Pilkada Halmahera Selatan dimenangkan oleh Almarhum Usman Sidik dan wakilnya Bassam Kasuba.

Pada Pilkada 2024, Bassam Kasuba maju sebagai calon Bupati dan memilih Helmi Umar Muchsin untuk mendampinginya. Keduanya teripilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan, yang saat ini telah hampir satu tahun memimpin.

Ditanya soal bagaimana seorang Helmi Umar Muchsin memaknai posisi sebagai Wakil Bupati, ia menyebut hal terpentingnya adalah sadar tugas dan sadar wewenang.

"Yang terpenting adalah sadar tugas, sadar wewenang. Dua hal tersebut. Kemudian sadar posisi lah. Karena namanya wakil bupati sebagaimana sudah diatus dalam undang-undang,"

"Dalam hal ini undang-undang pemerintah daerah sudah mengatur tugas dan kewenangan kita (wakil bupati), maka kita berjalan pada koridor itu saja,"

"Tidak perlu menuntut sesuatu yang lebih besar. Intinya sadar posisi, sadar tugas, sadar wewenang, itu." Ujar Helmi Umar Muchsin.

Sebagai wakil bupati, Helmi Umar Muchsin menyebut masalah yang paling mendasar terjadi di Halmahera Selatan sekaligus menjadi tantangan adalah menyelaraskan pola pikir masyarakat.

Apalagi, Halmahera Selatan merupakan Kabupaten terbesar Maluku Utara dengan berbagai etnis, budaya, dan karakter masyarakat.

Sehingga dibutuhkan strategi pembangunan yang mampu menyatukan visi antara pemerintah dan masyarakat demi tercapainya pembangunan yang merata dan berkelanjutan.

"Masalah paling mendasar adalah menyelaraskan pola pikir masyarakat, saya rasa ini bukan hanya di Halmahera Selatan tapi hampir di setiap daerah apalagi di kondisi saat ini,"

"Bagaimana menyamakan antara keinginan masyarakat dan pemerintah itu suatu hal yang luar biasa. Yang kedua adalah attitude masyarakat,"

"Apabila program yang dikembangkan dan dirasakan bagus dengan berbagai macam pendekatan baik riset maupun scientific diukur secara baik dan mendalam,"

"Tapi tidak bersamaan dengan perilaku itu akan sulit menjalankan program. Yang ketiga adalah bagaimana stabilitas sosial di masyarakat,"

"Masyarakat yang multi etnic dengan perkembangan teknologi yang luar biasa itu kerentangan sering terjadi di daerah yang sulit dijangkau secara geografis,"

Meski begitu, Helmi Umar Muchsin meyakini bahwa habatan-hambatan tersebut perlahan bisa diselesaikan, sepanjang ada koordinasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat.

Koordinasi ini kata Helmi Umar Muchsin, dapat dilakukan oleh berbagai pihak lintas sektor seperti kepolisian, TNI hingga instansi vertikal lainnya.

Bicara program pemerintahan Bassam Kasuba dan dirinya, Helmi Umar menyebut bahwa banyak upaya yang dilakukan termasuk yang mendasar mengenai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sosial dan lain-lain.

"Program tersebut sudah sambil berjalan. Kira-kira visi-misi bupati dan wakil bupati terpilih, itu juga harus betul-betul berjalan efektif,"

"Kondisi yang kita hadapi saat ini tentu tidak seperti awal kami menggagas, karena adanya pemangkasan. Di Halmahera Selatan itu kurang lebih dipangkas sekitar Rp 500 miliar lebih,"

"Kondisi ini juga membuat kami harus meriview kembali perencanaan yang dilakukan. Artinya, memaksa pemerintah mau tidak mau menetapkan kawasan proriaritas," jelas Helmi Umar.

Ia menjelaskan bahwa alokasi belanja untuk kepentingan publik dan pertumbuhan ekonomi, selain urusan wajib lainnya, harus didasarkan pada pemetaan wilayah-wilayah potensial. 

Pemetaan ini sebelumnya telah disusun oleh para ahli yang bekerja sama dengan pemerintah. Ia juga menyampaikan bahwa bupati menginginkan agar perencanaan tersebut menggunakan pendekatan zonasi.

"Pendekatan zonasi ini khususnya melihat pada infrastruktur suatu daerah tanpa mengabaikan daerah-daerah lain. Kondisi ini menjadi tantangan karena mencakup daerah yang luas,"

"Membutuhkan perencanaan yang sedemikian rupa dengan ketersediaan fiskal yang terbatas. Mau tidak mau harus dilakukan pengawasan dan tugas ini dilimpahkan ke wakil bupati,"

Helmi Umar menyampaikan bahwa dalam kondisi tersebut, pengawasan akan dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Ia juga menjelaskan bahwa target tahun 2026 akan lebih difokuskan pada zona 2 yang meliputi wilayah Makian–Kayoa.

Menurutnya, sejumlah kawasan di wilayah tersebut sudah dipetakan dan dinilai cocok untuk pengembangan komoditas tertentu, sehingga akan diawasi secara ketat agar program tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan mulai tahun 2026.

Di balik tanggung jawab besar sebagai Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmi Umar Muchsin menggunakan pendekatan humanis dalam komunikasinya bersama warga sehari-hari.

Bahkan, Helmi Umar mengaku bahwa setiap harinya, warga akan datang mengadu padanya, baik di kantor bupati maupun rumah pribadinya.

Sehingga ayah dua anak ini mengaku, menjadi politisi hingga wakil pemimpin daerah artinya akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bekerja dari pada bersama keluarga.

"Menjadi pemimpin pasti waktu kita itu lebih banyak untuk publik dari pada keluarga. Quality time keluarga itu lebih sedikit dan itu harus disadari betul oleh keluarga,"

"Hampir sebagian waktu kita itu tersita untuk publik dan itu adalah konsekuensi yang harus diterima dan dijalani. Selama ini saya menjalani hal seperti itu,"

"Saya secara biasa saja membangun komunikasi dengan warga, saya mencoba untuk menerima siapa saja kemudian bisa berbaur. Karena prinsip humanitas itu harus dijaga," tutur Helmi Umar.

Memegang teguh hal ini, Helmi Umar mengatakan bahwa humanisme merupakan prinsip yang ia pegang dalam membangun komunikasi bersama warga Halmahera Selatan.

Di akhir perbincangan, Helmi Umar Muchsin menyampaikan bahwa setiap generasi selalu mengalami perubahan, terlebih dalam kondisi saat ini, sehingga diperlukan kesadaran kolektif yang dibangun oleh pemerintah untuk kemudian diteruskan kepada generasi muda.

Ia menekankan pentingnya membentuk pola pikir generasi muda agar tidak bersifat instan, melainkan mampu berpikir jauh ke depan. Menurutnya, mempersiapkan generasi penerus bukan hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Tribunners, obrolan selengkapnya bersama Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin dalam program Gebrakan Sang Pemimpin - Tribun Ternate bisa disaksikan di YouTube Tribun Ternate atau klik video di bawah ini. (*)