Tinjau KNMP Desa Bajo, Dr. Graal: Nelayan Maluku Utara Harus Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera

Ringkasan Berita:1. April-Mei 2026 ini Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. kembali menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPD RI
2. Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara ini melakukan kunjungan pengawasan ke masyarakat di desa-desa
3. Kali ini ia menyambangi Kabupaten Kepulauan Sula, yang notabenenya adalah kabupaten/kota ke-9 yang ia kunjungi selama menjabat sebagai anggota DPD RI sejak Oktober 2024 lalu

TRIBUNTERNATE.COM, SANANA - April-Mei 2026 ini Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. kembali menunaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota DPD RI.

Anggota DPD RI Dapil Maluku Utara ini melakukan kunjungan pengawasan ke masyarakat di desa-desa.

Kali ini ia menyambangi Kabupaten Kepulauan Sula, yang notabenenya adalah kabupaten/kota ke-9 yang ia kunjungi selama menjabat sebagai anggota DPD RI sejak Oktober 2024 lalu.

Selain bersambung rasa dengan masyarakat dan melaporkan kinerjanya selama ini, kedatangannya bertujuan untuk melakukan pengawasan atas kebijakan Pemerintah Pusat yang ada di Kabupaten Kepulauan Sula.

Baca juga: BPBD Halmahera Timur Pastikan Penanganan Banjir di Desa Dorolamo Berlanjut

"Bulan ini giliran (ke) Kabupaten Kepulauan Sula. Kitong bakudapa deng basudara samua lalu dengarkan dong pe keluhan/koreksi (jika ada yang kurang-kurang) atas kebijakan Pemerintah Pusat di Sula. Biasanya, daerah yang tidak terjangkau mata kerap minim pengawasan (atas kebijakan/program Pemerintah), "ungkap Dr. Graal.

Untuk fungsi pengawasan, tidak semua bidang ia awasi. Ada pembagian lingkup kerja yang dibagi ke 4 perwakilan DPD RI lainnya di setiap provinsi.

"Sesuai dengan Komite II di mana saya duduk, fokus dari bidang pengawasan saya adalah terkait bidang perikanan, pertanian, pertambangan, infrastruktur, dan lainnya."

"Kitong awasi implementasi kebijakan di bidang-bidang tersebut. Salah satunya melalui turun langsung dan bacarita deng warga, "jelas anggota DPD RI Komite II ini.

Tinjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Bajo

Kedatangan Dr. Graal di Sula dalam rangka mengawasi beberapa kebijakan Pemerintah Pusat: ruas jalan nasional yang hampir mengelilingi setengah Pulau Sulabesi; 10 Izin Usaha Pertambangan (IUP) pasir besi yang ada di Pulau Mangoli, program Kampung Nelayan Merah Putih, program Rumah Layak Huni, dan lainnya.

Sebagai anggota legislatif, Dr. Graal melaksanakan tugas utamanya yakni mengawasi kinerja Eksekutif dalam konteksnya (DPD RI) adalah Presiden termasuk Menteri-menterinya.

Ada satu desa di kabupaten ini yang lolos menjadi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Tahap 2 pada 2025 untuk perikanan tangkap: Desa Bajo. Program ini adalah program Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Setelah adakan diskusi untuk mendengar tanggapan warga, laki-laki kelahiran Wayaua, Bacan ini kemudian bergegas meninjau lokasi untuk mengecek pembangunannya. 

"Akhir tahun lalu saya cek lokasi KNMP di Desa Sangowo Timur, Morotai. Sekarang saya cek KNMP di Desa Bajo, Sula. Kitong mesti pastikan pengerjaannya tepat waktu."

"Jangan sampai berlarut alias molor. Tadi so berbincang dengan pemerintah desa dan perwakilan kontraktor."

"Kendala utama yang dorang hadapi dalam pembangunan ini adalah pasang surut air laut, "jelas lulusan Doktoral Ilmu Politik UI.

Kendala tersebut menurutnya adalah tantangan tersendiri bagi pembangunan di daerah kepulauan.

Perlu diketahui, kawasan Desa Bajo berada di wilayah laut. Pembangunan KNMP harus mengikuti kondisi pasang surut air laut.

"Dong hanya maksimal bekerja, utamanya pengerjaan fondasi, ketika air surut. Ini tentu akan memakan waktu."

"Para pekerja dorang sampaikan tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan bisa selesai tepat waktu meski berhadapan dengan tantangan yang ada, "tambah Dr. Graal.

KNMP: kebijakan komprehensif mendukung kehidupan nelayan

KNMP sendiri adalah kebijakan KKP yang komprehensif untuk mendukung kehidupan nelayan sekaligus menciptakan ekosistem perikanan mulai dari hulu hingga hilir. Nelayan kini tidak berjuang sendirian menghadapi “gelombang”.

Kata Dr. Graal, “Dulu kebijakan KKP untuk nelayan cenderung bersifat parsial. Distribusi sarana dan prasarana melaut seperti body fiber, alat tangkap, dan lainnya. Implementasinya kurang membuahkan hasil dan tidak sedikit yang salah sasaran.

Lalu tercetuslah program KNMP ini dari Pak Menteri Trenggono. Sifat dukungannya lebih menyeluruh bagi nelayan mulai dari dermaga, alat tangkap, armada kapal/perahu, Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN), bengkel nelayan, cold storage, balai pelatihan bahkan hingga sentra kulinernya.” 

Menurutnya, program ini perlu kita dukung karena tujuan yang hendak dicapai begitu baik dan bisa bermanfaat luas untuk kesejahteraan masyarakat nelayan pun masyarakat di sekitar.

Ia menyampaikan bahwa salah satu contoh sukses adalah KNMP di Samber Binyeri di Biak Numfor, Papua yang berhasil meningkatkan pendapatan nelayan secara signifikan mencapai 89 persen. 

Dukungan juga datang dari masyarakat nelayan. “Kami menyambut baik program Pemerintah Pusat Kampung Nelayan Merah Putih ini. Harapannya bisa bantu tong pe perbaikan kesejahteraan secara utuh. Warga antusias sekali dan menanti pembangunan selesai tepat waktu,” kata seorang warga.

Warga lain menambahkan, “Selama ini kitong tara pernah dapa bantuan dari Pemerintah. Kali ini kitong pe desa maso jadi Kampung Nelayan Merah Putih, tong sangat bersyukur dan berharap ini bisa bantu kitong pe kehidupan ke depan.”

Dr. Graal juga meminta Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota dan Provinsi) tetap aktif mengusulkan desa-desa yang potensial untuk menjadi KNMP pada periode pendaftaran berikutnya.

Baca juga: Telkomsel Gelar Fun Run, Dorong Gaya Hidup Sehat dan Pemanfaatan Teknologi Digital di Ternate

Seperti usulan sebelumnya, ia ikut membantu memberi dukungan secara politik ke Pak Menteri Trenggono untuk atensi kuota KNMP di Maluku Utara. 

"Ke depan, saya selalu terbuka untuk berkolaborasi dengan Pemda melalui dukungan secara politik yang bisa saya lakukan kepada KKP."

"Kitong mesti gabung jurus untuk mewujudkan kepentingan masyarakat Maluku Utara. Nelayan Maluku Utara harus mandiri, berdaya saing, dan sejahtera, "tutup pegiat Politik Gagasan ini dengan jelas. (*)