Realisasi Pajak Daerah Capai 54 Persen, TAPD Ternate Optimalkan Retribusi yang Masih Rendah

Ringkasan Berita:

1. TAPD Kota Ternate bersama Banggar DPRD membahas strategi optimalisasi pendapatan daerah di tengah berkurangnya transfer dana dari pemerintah pusat.
2. Hingga awal Juni 2026, realisasi pajak daerah telah mencapai 54 persen, sementara sektor retribusi masih perlu didorong agar target pendapatan dapat tercapai.
3. Untuk menghadapi keterbatasan fiskal, Pemkot Ternate menerapkan berbagai langkah efisiensi, termasuk kebijakan WFH yang terbukti mampu menekan biaya operasional kantor.

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Ternate melakukan rapat dengar pendapat (RDP) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD untuk membahas estimasi dan optimalisasi pendapatan daerah, Selasa (3/6/2026).

Langkah ini diambil guna memastikan realisasi pendapatan di akhir tahun sesuai dengan target yang telah ditetapkan, di tengah kondisi fiskal daerah yang sedang menghadapi tantangan akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD).

Sekretaris TAPD Kota Ternate, Thamrin Marsaoly, mengungkapkan bahwa hingga 1 Juni 2026, capaian pajak daerah menunjukkan tren positif dengan realisasi mencapai 54 persen.

Baca juga: Literasi dan Numerasi Siswa Masih Rendah, Dikbud Malut Perkuat Kompetensi Guru

Pihaknya terus mendorong beberapa pos pendapatan, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), BPHTB, serta implementasi regulasi baru terkait pajak sarang burung walet.

Namun, Thamrin memberikan catatan khusus pada sektor retribusi yang saat ini realisasinya masih rendah, yakni 30 persem.

"Fokus retribusi akan diarahkan pada instansi pengelola seperti Dinas Pasar, Dinas Perhubungan, dan DLH agar dapat menyumbang angka yang lebih signifikan bagi pembiayaan anggaran pemerintah kota," kata Thamrin.

Optimalisasi Kontribusi BUMD

Selain efisiensi, Pemkot Ternate mulai melirik potensi pendapatan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui skema financing creativity.

Sejauh ini, Thamrin mengungkapkan bahwa Bank BPRS telah berkontribusi sekitar Rp2,7 miliar per tahun terhadap penghasilan daerah.

Ke depan, pihaknya berencana mendorong Perumda Ake Gaale (PDAM) untuk turut berkontribusi dalam pendapatan daerah. Estimasi awal menunjukkan potensi pendapatan sekitar Rp130 juta per bulan atau mencapai Rp1,7 miliar hingga Rp1,8 miliar per tahun. 

"Kami akan memanggil jajaran Direktur PDAM untuk membuat skema ini agar mereka bisa membantu pemerintah di tengah keterbatasan fiskal," pungkas Thamrin.

Meski saat ini BUMD tersebut dinilai sehat secara finansial untuk membiayai operasional mandiri, kontribusi dalam bentuk penyertaan modal diharapkan dapat segera terealisasi untuk memperkuat postur anggaran Kota Ternate.

Baca juga: 12 Ramalan Zodiak Hari Ini Rabu 3 Juni 2026: Nasib, Rezeki dan Peluang

Langkah Efisiensi Melalui Work From Home (WFH)

Sebagai solusi menghadapi kondisi keuangan daerah yang kurang sehat, Thamrin menuturkan, Pemkot Ternate menerapkan skema efisiensi operasional kantor. Salah satu contoh konkret adalah penerapan kebijakan Work From Home (WFH) yang terbukti mampu menekan biaya operasional secara signifikan.

"Misalnya di Bappeda, biaya listrik yang biasanya mencapai Rp13 juta hingga Rp14 juta per bulan, dengan efisiensi dan pemberlakuan WFH, kita bisa menghemat hingga hanya membayar Rp9 juta saja."

"Jika kebijakan ini diberlakukan secara konsisten di 41 OPD, potensi penghematan anggaran dinilai akan sangat besar bagi daerah," tandasnya. (*)