BPJS Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Dorong Optimalisasi Program JKN di Maluku Utara

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Komitmen menghadirkan layanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

Hal ini menjadi fokus utama dalam Forum Komunikasi dan Kemitraan Pemangku Kepentingan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Provinsi Maluku Utara yang digelar oleh BPJS Kesehatan.

Forum strategis ini menghadirkan berbagai unsur penting, di antaranya Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan dr. Mokhamad Cucu Zakaria, MHPM, AAAK, Asisten III Bidang Administrasi Umum Provinsi Maluku Utara Ir. M. Sukur Lila, S.Hut, M.Si, IPU, serta Kepala BPJS Kesehatan Cabang Ternate dr. Meryta Oktaviane Rondonuwu, AAK. 

Baca juga: Saat Amputasi Tak Terhindarkan, JKN Jadi Penopang Harapan Keluarga Surianti

Kegiatan ini menjadi ruang dialog terbuka untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan cakupan kepesertaan, menjaga keaktifan peserta, hingga mendorong kepatuhan pembayaran iuran JKN.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan juga menjadi perhatian utama demi memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan bermutu.

Dalam forum tersebut, disampaikan bahwa capaian kepesertaan dan tingkat keaktifan peserta masih menghadapi tantangan, di antaranya penurunan jumlah peserta aktif yang menjadi perhatian bersama.

Kondisi ini mendorong perlunya sinergi yang lebih kuat antara BPJS Kesehatan, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan untuk menghadirkan solusi yang berkelanjutan. 

BPJS Kesehatan juga menegaskan pentingnya penguatan dari sisi pembiayaan program JKN. Hingga Mei 2026, kontribusi pembayaran iuran di Provinsi Maluku Utara terus dioptimalkan sebagai upaya menjaga keberlangsungan program.

Upaya ini dilakukan melalui edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya membayar iuran secara rutin sebagai bentuk gotong royong dalam sistem jaminan kesehatan nasional. 

Tak hanya itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan turut menjadi prioritas, khususnya pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP). Berbagai strategi penguatan layanan terus dilakukan agar masyarakat dapat mengakses layanan kesehatan secara optimal tanpa hambatan.

Melalui forum ini, seluruh pihak juga menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pencapaian Universal Health Coverage (UHC) yang berkelanjutan di Provinsi Maluku Utara.

Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam memastikan setiap warga negara memiliki perlindungan kesehatan yang layak.

“Kolaborasi adalah kunci. Dengan sinergi yang kuat, kita dapat memastikan Program JKN terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” menjadi semangat bersama yang mengemuka dalam forum tersebut.

Dengan dukungan aktif seluruh pemangku kepentingan, Program JKN diharapkan semakin kuat dalam menjamin akses layanan kesehatan yang mudah, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.