Temui Mahasiswa, Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Tegaskan Kawal Proses Hukum 11 Warga Maba Sangaji

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, memastikan akan mengawal proses hukum terhadap 11 warga Maba Sangaji, Kabupaten Halmahera Timur.

Hal itu disampaikan Sherly Laos saat menemui mahasiswa dalam aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Ternate, Senin (1/9/2025).

Dalam dialog terbuka tersebut, Sherly Laos menegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) tidak bisa mengintervensi ranah hukum, namun ia berkomitmen prosesnya berjalan adil dan transparan.

Baca juga: Sherly Laos: Tuntutan Mahasiswa Maluku Utara Akan Dikawal

"Itu sudah masuk ranah hukum, sehingga pemerintah provinsi tidak bisa langsung mengintervensi. Namun, saya sudah berdialog dengan pihak kejaksaan agar mempertimbangkan berbagai aspek. Saya ingin memastikan proses hukum bagi 11 warga Maba-Sangaji dapat berlangsung adil, transparan, dan tidak merugikan masyarakat kecil,"tegas Sherly.

Selain kasus hukum, massa aksi juga mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi dan mencabut sejumlah izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai merugikan masyarakat.

Menanggapi hal tersebut, Sherly menjelaskan bahwa kewenangan penuh terkait perizinan IUP berada di pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

"Masalah perizinan IUP sepenuhnya berada dalam kewenangan Kementerian ESDM. Namun, semua aspirasi mahasiswa ini akan kami catat dan teruskan kepada pemerintah pusat sebagai bentuk tanggung jawab kami menyampaikan suara daerah,"ujar Sherly.

Sherly menegaskan, pemerintah provinsi selalu terbuka menerima kritik dan masukan dari masyarakat maupun mahasiswa. Ia mengapresiasi aksi yang dilakukan dengan damai, serta berterima kasih kepada aparat TNI-Polri yang menjaga keamanan sehingga situasi tetap kondusif.

Baca juga: Ramalan 12 Zodiak Karier Selasa 2 September 2025: Ambil Cuti, Gemini! Leo Nikmati Pujian Atasan

Menurutnya, aspirasi mahasiswa terkait persoalan hukum maupun pertambangan akan dijadikan bahan penting dalam pembahasan bersama pemerintah pusat.

"Aspirasi ini penting. Saya pastikan tidak ada yang akan diabaikan. Tugas saya dan Pak Wagub adalah memperjuangkan suara masyarakat Maluku Utara, baik di daerah maupun sampai ke pusat," tandasnya.

Situasi aksi di depan DPRD Kota Ternate pun berangsur kondusif setelah dialog dilakukan. Massa bersedia mendengarkan penjelasan Gubernur, sementara aparat keamanan tetap siaga mengantisipasi kericuhan susulan.(*)