Wagub Malut Soroti OTT dan Jual Beli Jabatan, Tekankan Integritas dalam Pengadaan Barang dan Jasa

Ringkasan Berita:1. Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti maraknya praktik OTT serta isu jual beli jabatan yang masih terjadi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah
2. Pernyataan tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam acara Gebyar Pelaku Usaha yang digelar oleh BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara, Senin (13/3/2026) di Kota Ternate
3. Sarbin Sehe: Pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rawan terjadi pelanggaran

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menyoroti maraknya praktik operasi tangkap tangan (OTT) serta isu jual beli jabatan yang masih terjadi, khususnya dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Pernyataan tersebut disampaikannya saat mewakili Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam acara Gebyar Pelaku Usaha yang digelar oleh BPBJ Setda Pemprov Maluku Utara, Senin (13/3/2026) di Kota Ternate.

Dalam sambutannya, Sarbin menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor yang paling rawan terjadi pelanggaran.

Hal ini, menurutnya, menjadi salah satu penyebab tingginya kasus OTT terhadap pejabat publik.

Baca juga: Soroti Proyek di Malut Dikuasai Pengusaha Luar, Bahlil Lahadalia : Saya Sedih

Ia menyebut, selain pengadaan barang dan jasa, praktik jual beli jabatan juga menjadi persoalan serius yang masih kerap terjadi di lingkungan pemerintahan.

"Dua hal ini yang paling nyata menjadi sumber persoalan pengadaan barang dan jasa, serta jual beli jabatan, "tegasnya.

Sarbin juga menyinggung rendahnya tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengadaan barang dan jasa.

Meski berbagai regulasi dan sistem telah dibangun, persepsi masyarakat dinilai belum sepenuhnya berubah.

Menurutnya, di ruang publik masih berkembang anggapan bahwa proses lelang seringkali tidak transparan, bahkan pemenang tender sudah ditentukan sejak awal.

"Di masyarakat masih ada persepsi bahwa sekitar 90 persen pemenang lelang sudah ditentukan."

"Ini tentu menjadi tantangan besar yang harus kita jawab bersama, "ujarnya.

Ia menekankan bahwa keberadaan lembaga seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sejatinya telah dirancang untuk mengontrol dan mengawasi proses pengadaan agar berjalan transparan dan akuntabel.

Meski demikian, Sarbin menilai bahwa sistem pengawasan dan regulasi di Indonesia sebenarnya sudah sangat kuat dan lengkap.

Namun, implementasi di lapangan masih membutuhkan perbaikan, terutama dari sisi integritas aparatur.

"Sistem kita sudah bagus, bahkan sangat lengkap. Tapi yang harus diperbaiki adalah hati dan integritas kita, "katanya.