Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Gubernur Maluku Utara Sherly Laos: Fokus APBD-P 2025 untuk Belanja Publik

APBD-P Provinsi Maluku Utara T.A 2025 akan diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan serta mendukung program prioritas nasional

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Istimewa
PROGRAM: Rapat paripurna DPRD Maluku Utara yang dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Selasa (2/9/2025). Pada kesempatan itu ia mengatakan pemerintah provinsi tengah melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif-efisien. 

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Pemprov Maluku Utara menegaskan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025 akan diprioritaskan untuk sektor pendidikan, kesehatan serta mendukung program prioritas nasional.

Hal itu disampaikan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos sebagai jawaban atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD-P TA 2025, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi Malut, Selasa (2/9/2025).

Sang gubernur mengawali penjelasannya dengan menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi DPRD yang telah memberikan catatan dan masukan strategis terkait arah kebijakan anggaran daerah.

Menurutnya, masukan tersebut penting untuk memperkuat akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan APBD.

Baca juga: Ricky Richfat: Sudah 85 Persen Pegawai Ber-KTP Halmahera Timur

Optimalisasi Pajak Daerah

Menanggapi pandangan Fraksi PKS dan PDIP soal kontribusi PAD yang masih rendah serta adanya penurunan DAU-DAK sebesar Rp245 miliar

Ia menegaskan bahwa Pemprov Maluku Utara tengah melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif-efisien.

"PAD Maluku Utara masih rendah karena banyak potensi yang belum tergarap, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor."

"Fokus kami bersama Wakil Gubernur di tahun 2026 adalah mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak lagi terjadi potential loss, "jelasnya.

Lanjutnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan Bapenda dan Kementerian terkait untuk menagih pajak yang selama ini terlewatkan, termasuk dengan mengumpulkan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Terkait efektivitas pajak kendaraan bermotor yang baru menyentuh 27 persen, Ia mengungkapkan langkah tegas telah diambil dengan melakukan penyegaran seluruh Kepala Samsat di kabupaten/kota.

"Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja sekaligus mendongkrak penerimaan daerah, "ujar Sherly Laos.

Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur

Dalam bidang pendidikan, Pemprov Maluku Utara akan merenovasi 61 SMK/SLB di sejumlah titik, sekaligus menyiapkan pembangunan fasilitas pendidikan baru.

Ia menyebut, APBD-P juga mengalokasikan anggaran untuk pembangunan 3.000 rumah ASN, 20 hektare lahan untuk Sekolah Garuda, 15 hektare untuk Sekolah Rakyat, serta 15 hektare untuk Sekolah Olahraga.

Sumber: Tribun Ternate
Halaman 1/2
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved