PAD Belum Maksimal, Gubernur Malut Sherly Laos Fokus Optimalkan Pajak Alat Berat dan Kendaraan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Provinsi Maluku Utara, Sherly Laos, mengakui kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih jauh dari target yang diharapkan.

Hal ini disampaikan Sherly Laos dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Malut terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025, di Gedung DPRD Malut, di Sofifi, Selasa (2/9/2025).

Menurut Sherly Laos, PAD Maluku Utara selama ini belum mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap belanja daerah. 

Baca juga: Pemprov Malut Anggarkan Pembangunan 3.000 Rumah ASN dalam APBD Perubahan 2025

Padahal, potensi daerah dinilai cukup besar, khususnya dari sektor pajak daerah, retribusi, hingga potensi hasil tambang dan perikanan.

"PAD Malut masih rendah karena banyak potensi yang belum tergarap secara optimal, seperti pajak alat berat dan kendaraan bermotor."

"Fokus saya bersama Wakil Gubernur di tahun 2026 adalah mengoptimalkan potensi tersebut agar tidak lagi terjadi potential loss," ujar Sherly.

Selain PAD, Sherly juga menyoroti adanya penurunan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp245 miliar.

Kondisi ini menurutnya, menjadi tantangan tersendiri bagi Pemprov Malut dalam menjaga stabilitas anggaran.

"Ketika dana transfer pusat menurun, satu-satunya cara menjaga keseimbangan fiskal adalah dengan memperkuat PAD. Karena itu, kami menegaskan komitmen untuk melakukan pembenahan tata kelola keuangan daerah agar lebih efektif dan efisien," tegasnya.

Untuk meningkatkan PAD, Sherly mengungkapkan sejumlah langkah konkret yang telah ditempuh pemerintah provinsi.

Yakni koordinasi dengan Bapenda dan Kementerian terkait untuk menagih pajak yang selama ini terlewatkan, pemanggilan seluruh pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) agar tertib dalam memenuhi kewajiban pajak daerah.

Dan penyegaran Kepala Samsat di seluruh kabupaten/kota, sebagai langkah meningkatkan efektivitas pelayanan pajak kendaraan bermotor.

Sherly menyebutkan, hingga saat ini realisasi pajak kendaraan bermotor baru menyentuh angka 27 persen, jauh dari target ideal. 

"Dengan penyegaran pejabat Samsat, kami berharap kinerja meningkat sekaligus mendongkrak penerimaan daerah," katanya.

Meski dihadapkan pada tantangan penerimaan daerah yang belum maksimal, Sherly menegaskan bahwa arah kebijakan APBD-P 2025 tetap akan diprioritaskan pada sektor vital, seperti pendidikan, kesehatan, serta mendukung program prioritas nasional.