5 Mahasiswa Fakultas Hukum Unkhair Ternate Magang di Kemenkum Malut

TRIBUNTERNATE.COM – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum (Kemenkum) Maluku Utara (Malut) menerima 5 (lima) mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, untuk melaksanakan Program Magang Berdampak sejak 28 Agustus hingga 28 November 2025.

Kakanwil Kemenkum Malut, Budi Argap Situngkir, menyampaikan apresiasinya atas kepercayaan Unkhair Ternate kepada Kemenkum Malut sebagai mitra penyelenggara magang.

“Saya mendukung penuh program magang berdampak ini, karena selain memberi manfaat langsung bagi mahasiswa untuk mengasah keterampilan."

Baca juga: Jamintel Kejagung Reda Manthovani Dianugerahi Gelar Adat Kesultanan Ternate "Nau Ngara Ma Beno"

"Kegiatan ini juga menjadi wadah bagi kami untuk berkontribusi dalam mencetak generasi hukum yang profesional dan berintegritas,” ujar Argap Situngkir, Senin (1/9/2025). 

Kelima mahasiswa tersebut, lanjut Argap Situngkir, mendapatkan pengalaman dan pengetahuan praktis, mulai dari pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, layanan kekayaan intelektual, pembinaan hukum, fasilitasi peraturan perundang-undangan, dan kebijakan strategis hukum.

“Kemenkum Malut memiliki ruang lingkup yang luas dan mengena lansung kepada masyarakat. Seperti pemberian bantuan hukum gratis kepada warga tak mampu, pos bantuan hukum di desa dan kelurahan, kekayaan intelektual, AHU, dan peraturan perundang-undangan, dan lainnya."

Baca juga: Langkah Panjang Hairun Rizal, Advokat Muda yang Pernah Jadi PH Eks Gubernur Maluku Utara

"Ini pengetahuan dan pengalaman yang menjadi modal penting bagi para mahasiswa hukum untuk berkarir kedepannya,” lanjut Argap Situngkir. 

Pengajar sekaligu pendamping dari Unkhair menyampaikan bahwa program magang tersebut bertujuan memberikan pengalaman langsung bagi mahasiswa dalam memahami dunia kerja, khususnya di bidang hukum dan pelayanan publik.

Diharapkan mahasiswa dapat memperoleh pengalaman berharga, memperluas wawasan, serta menumbuhkan semangat profesionalisme dalam mendukung pembangunan hukum di Maluku Utara. (*)