Kolaborasi Kemendes, Kejaksaan dan Pemprov Maluku Utara: Desa Bersih dari Korupsi

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tata kelola pemerintahan desa yang bersih dan transparan.

Hal itu disampaikannya saat menghadiri peluncuran aplikasi Real Time Monitoring Village Management Funding (Jaga Desa) di Pantai Sulamadaha, Kota Ternate, Rabu (3/9/2025).

Dalam kesempatan itu, sang gubernur menekankan bahwa peluncuran aplikasi dan penandatanganan nota kesepahaman antara bupati/wali kota dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) se Maluku Utara akan memperkuat pengawasan penggunaan dana desa (DD).

"Dengan adanya aplikasi Jaga Desa dan penandatanganan kerja sama bupati/wali kota di 10 kabupaten/kota, kita berharap tata kelola pemerintahan lebih bersih dan terbuka."

Baca juga: Ranting Pohong Ditebang, Wajah Kantor Bupati Halmahera Utara Dipercantik, Sang Bupati Ikut Pantau

"Semua rupiah dari DD harus dimanfaatkan demi peningkatan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat desa, "ujarnya.

Selain itu, Sherly Laos juga menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk Kejaksaan RI.

seraya berharap lembaga ini semakin profesional, modern, dekat dengan masyarakat dan menjadi mitra strategis pemerintah daerah.

Baca juga: Aplikasi Jaga Desa: Simbol Sinergi Kejaksaan dan Pemda, Perkuat Penegakan Hukum DD di Maluku Utara

Ia menegaskan, kolaborasi antara pemerintah daerah, kejaksaan dan kementerian terkait adalah langkah penting untuk memastikan setiap program pembangunan desa berjalan sesuai aturan dan kebutuhan rakyat.

Ia juga mengapresiasi peran TNI/Polri serta masyarakat Maluku Utara yang telah menjaga situasi daerah tetap kondusif pasca aksi penyampaian aspirasi pada 1-2 September 2025.

Menurutnya, stabilitas ini menjadi fondasi penting agar program-program pembangunan desa dapat terlaksana dengan baik. (*)