Komisi III DPRD Maluku Utara Evaluasi Serapan Anggaran OPD Mitra

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Malut, Rabu (3/9/2025). 

RDP tersebut membahas progres pelaksanaan program dan penyerapan anggaran pada masing-masing OPD hingga memasuki bulan September 2025.

RDP yang berlangsung di Kantor DPRD Maluku Utara, di Sofifi, ini menghadirkan beberapa OPD mitra Komisi III, yakni Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Baca juga: 267 Guru PAI di Maluku Utara Ikut PPG dalam Jabatan Batch 3 2025

Ketua Komisi III DPRD Malut, Merlisa Marsaoly, seusai rapat diwawancarai wartawan di lobi Kantor DPRD Malut di Sofifi, menyampaikan bahwa agenda ini difokuskan untuk mengevaluasi progres pelaksanaan program dan serapan anggaran di OPD-OPD mitra hingga kuartal ketiga tahun berjalan.

"Prinsipnya kita ingin tahu progresnya, sudah sejauh mana kegiatan fisik maupun non-fisik berjalan. Dari data ULP, disebutkan bahwa hingga saat ini sekitar 96 persen paket kegiatan sudah masuk tahap tender," ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah dinas yang progres penyerapan anggarannya terbilang rendah, terutama karena meskipun kegiatan fisik sudah berjalan, namun realisasi penyerapan anggarannya belum tercatat.

"Bappeda tadi menyampaikan bahwa progresnya masih rendah. Kegiatannya sudah jalan, tetapi penyerapan anggaran belum masuk ke laporan. Artinya, pelaksanaan sudah ada, tinggal pencairannya yang belum terlihat di sistem," jelasnya.

Dinas Perkim disebutkan, kata Merlisa, mendapat alokasi anggaran cukup besar, terutama untuk kebutuhan pembebasan lahan. 

Anggaran ini diarahkan untuk mendukung pembangunan sekolah Garuda serta persiapan penataan fasilitas menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Maluku Utara.

"Seperti yang disampaikan Ibu Gubernur, anggaran di Perkim sebagian besar untuk pembebasan lahan sekolah Garuda dan penataan POPNAS. Namun, memang beberapa kegiatan lain masih menunggu manual pelaksanaan yang baru diserahkan, sehingga OPD belum sepenuhnya bisa melaksanakan," tambahnya.

Selain itu, proyek pembangunan rumah layak huni juga dilaporkan sudah masuk tahap tender, dengan nilai sekitar Rp20 miliar lebih. 

"Kegiatan pembangunan rumah sudah jalan, sudah proses tender semua," ungkapnya.

Dalam laporan BPBJ, lanjut Merlisa, hampir seluruh kegiatan yang bersumber dari APBD telah ditenderkan. 

"Dari data, 96 persen kegiatan sudah selesai tender, bahkan sebagian sudah berkontrak. Dokumen sudah dikembalikan ke dinas teknis untuk ditindaklanjuti," jelasnya.

Untuk Dinas PUPR, pembahasan terkait progres program dan anggaran belum dilakukan karena OPD tersebut dijadwalkan hadir dalam RDP lanjutan pada Kamis (4/9/2025).