96 Persen Paket Kegiatan Pemprov Maluku Utara Sudah Ditenderkan

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Merlisa Marsaoly mengaku, hingga awal September, sebanyak 96 persen paket pekerjaan sudah ditenderkan.

Bahkan sebagian besar telah berkontrak dan dokumen kontrak telah dikembalikan kepada dinas teknis untuk ditindaklanjuti.

Hal itu disampaikan Merlisa saat diwawancarai wartawan di lobi Kantor DPRD Malut di Sofifi, usai Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mitra Pemprov Malut, Rabu (3/9/2025).

Baca juga: Kata Kakanwil Kemenkum Malut: Pala Ternate Masuk Pemeriksaan Substantif Indikasi Geografis

Agenda rapat tersebut, membahas progres pelaksanaan program dan capaian penyerapan anggaran masing-masing OPD hingga memasuki bulan September 2025. 

Beberapa OPD yang hadir, yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ/ULP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), serta Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"ULP menyampaikan hampir semua kegiatan sudah ditenderkan, 96 persen sudah selesai, bahkan sudah mengarah ke kontrak. Artinya proses pengadaan hampir rampung," ungkap Merlisa.

Selain itu, progres di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) disebutkan sudah mencapai lebih dari 80 persen. Namun pembahasan detail terkait PUPR belum dilakukan karena dijadwalkan hadir dalam RDP lanjutan pada Kamis (4/9/2025).

Dinas Perkim menjadi salah satu OPD dengan alokasi anggaran besar. Anggaran tersebut diperuntukkan pembebasan lahan pembangunan Sekolah Garuda dan persiapan penataan fasilitas, menjelang pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Maluku Utara.

"Sebagian besar anggaran Perkim difokuskan untuk pembebasan lahan sekolah Garuda dan persiapan penataan POPNAS. Namun beberapa kegiatan lain masih menunggu manual pelaksanaan yang baru diserahkan," jelas Merlisa.

Selain itu, program pembangunan rumah layak huni dengan nilai lebih dari Rp20 miliar juga telah berjalan. Proyek tersebut sudah masuk tahap tender dan mulai dilaksanakan.

Ia menuturkan, Komisi III mencatat, rata-rata OPD mitra sudah mulai menunjukkan capaian serapan anggaran yang cukup baik. Hingga September, serapan anggaran OPD mitra tercatat di atas 80 persen.

“Alhamdulillah, rata-rata mitra Komisi III sudah mulai banyak progresnya. Serapan anggaran di atas 80 persen semua. Hanya PUPR yang belum kita pastikan karena belum rapat,” jelasnya.

Meski demikian, kata Merlisa, Bappeda mengakui serapan anggarannya masih rendah. Kondisi ini terjadi karena sejumlah kegiatan sudah dilaksanakan, namun pencairan anggaran belum terlaporkan.

"Bappeda menyampaikan progresnya rendah, sebab kegiatannya sudah berjalan, tapi penyerapan belum masuk ke laporan. Jadi realisasi keuangan belum sejalan dengan pelaksanaan fisik," tambahnya.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Jumat 5 September 2025, Tikus Terkoneksi, Kerbau Hoki

Lewat Merlisa, Komisi III DPRD Malut menegaskan  RDP itu menjadi bagian dari evaluasi berkala untuk memastikan seluruh program prioritas dapat berjalan maksimal. Dengan sisa waktu tahun anggaran 2025, pihaknya optimis penyerapan akan meningkat.

"Masih ada waktu untuk evaluasi lagi dalam satu bulan ke depan. Kita akan pantau terus agar program bisa terealisasi maksimal," tegasnya.

RDP ini juga menjadi rangkaian dari pembahasan APBD Perubahan 2025, di mana DPRD bersama Pemprov Malut berkomitmen mempercepat program prioritas pembangunan, sekaligus mendorong OPD meningkatkan penyerapan anggaran. (*)