Pemprov Malut Target Lonjakan Desa Mandiri, IDM Jadi Ukuran Kinerja Pembangunan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta Pemerintahan Desa yang digelar.

Dinas PMD Provinsi Maluku Utara dinilai strategis untuk menjawab tantangan tata kelola desa dan mempercepat kemandirian masyarakat.

Kegiatan yang berlangsung di Muara Hotel Ternate, Selasa (9/9/2025), dibuka oleh Sekretaris Daerah Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, yang membacakan sambutan tertulis Gubernur Malut Sherly Laos.

Baca juga: Dikabarkan Pindah Tugas ke Kepulauan Sula, Kekayaan Kepala Bappeda Taliabu Syamsudin Maniwi Segini

Dalam arahannya menegaskan bahwa pembangunan desa adalah pilar penting menuju Indonesia Emas 2045. Transformasi desa, menurutnya, harus dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan lintas sektor agar kemandirian desa tercapai secara berkelanjutan.

Samsuddin menjelaskan, mulai 2025 pemerintah menggunakan Indeks Desa sebagai instrumen utama untuk mengukur kinerja pembangunan desa.

Indeks ini menjadi acuan dalam RPJPN 2025–2045 dan RPJMN 2025–2029 dengan enam dimensi penilaian: layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, dan tata kelola pemerintahan desa.

“Mulai tahun ini, Indeks Desa diharapkan menjadi indikator tunggal untuk mengukur kemandirian desa. Karena itu, peningkatan status desa tidak bisa hanya dibebankan pada Dinas PMD, tetapi membutuhkan keterlibatan semua pemangku kepentingan,” ujar Samsuddin.

Berdasarkan Data Indeks Desa Membangun (IDM) 2024, jumlah desa mandiri di Maluku Utara baru mencapai 17 dari total 1.067 desa. Meski masih kecil, persentasenya terus naik dari 0,19 persen (2022) menjadi 0,75 persen (2023), dan 1,59 persen di 2024.

Tren positif juga terlihat pada desa maju yang naik dari 4,8 persen (2019) menjadi 10,03 persen (2024), serta desa berkembang yang meningkat dari 34,24 persen menjadi 46,58 persen pada periode yang sama.

Sebaliknya, desa tertinggal turun dari 54,28 persen (2019) menjadi 39,36 persen (2024), dan desa sangat tertinggal menurun drastis dari 6,68 persen menjadi hanya 2,44 persen.

Baca juga: Disorot Hakim dalam Sidang Korupsi BTT, Segini Kekayaan Anggota DPRD Kepulauan Sula Lasidi Leko

Samsuddin menekankan, peningkatan jumlah desa mandiri adalah indikator kinerja utama dalam RPJPN 2025–2045 maupun RPJPD Maluku Utara 2025–2045.

Untuk itu, ia meminta seluruh stakeholder pemerintah daerah, swasta, hingga masyarakat desa untuk bekerja bersama.

“Enam dimensi dalam Indeks Desa harus menjadi perhatian kita semua. Hanya dengan sinergi dan kolaborasi, jumlah desa mandiri di Maluku Utara bisa meningkat signifikan sesuai target pembangunan nasional,” tandas Samsuddin. (*)