Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Is Suaib: SMKN 3 Ternate Kekurangan Fasilitas dan Perlu Perhatian Serius

Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah persoalan serius saat on the spot ke SMKN 3 Ternate, Selasa (3/9/2025)

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Sansul Sardi
KUNJUNGAN - Sekretariat Komisi IV DPRD Malut, Hi. Is Suaib. Ia menemukan sejumlah persoalan serius saat on the spot ke SMKN 3 Ternate, Selasa (3/9/2025). 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Komisi IV DPRD Provinsi Maluku Utara menemukan sejumlah persoalan serius saat on the spot ke SMKN 3 Ternate, Selasa (3/9/2025).

Hasil temuan ini dinilai perlu segera ditangani Pemerintah Provinsi Maluku Utara agar kualitas pendidikan vokasi tidak semakin tertinggal.

Sekretaris Komisi IV DPRD Maluku Utara, Is Suaib, mengungkapkan banyak fasilitas sekolah yang sudah tidak layak pakai.

Baca juga: Jadwal Kapal Pelni KM Dorolonda September 2025, Lengkap Rute Surabaya - Balikpapan - Ternate

Kondisi bangunan perlu perhatian khusus, termasuk plafon yang diketahui ada yang ambruk. Tak hanya itu, jumlah komputer di sekolah juga masih sangat terbatas untuk menunjang kegiatan belajar berbasis teknologi.

“Banyak hal yang harus jadi perhatian, terutama bangunan dan sarana pendukung. Ibu Gubernur harus punya visi yang sama dengan kami agar kualitas pendidikan semakin baik,” tegas Suaib, Rabu (10/9/2025).

Ia menambahkan, kebutuhan SMK berbeda dengan sekolah umum karena menuntut dukungan praktik sesuai jurusan.

SMKN 3 Ternate memiliki lima jurusan, antara lain Perhotelan, Kecantikan, Tata Boga, dan Desain Visual. Jurusan-jurusan yang sangat relevan dengan kebutuhan industri, sehingga siswa harus dibekali fasilitas yang memadai agar siap kerja.

“Kalau anak-anak SMK dipersiapkan dengan baik, mereka bisa langsung terserap di dunia kerja, baik di hotel, salon, restoran, maupun industri kreatif. Sayangnya, sarana praktik masih sangat minim,” ujarnya.

Baca juga: Kunci Jawaban Cerita Reflektif Modul 3 Topik 3 PPG 2025: Telaah Kasus Pelanggaran Kode Etik Guru

Suaib juga menyoroti minimnya dana BOSDA untuk SMK yang saat ini hanya Rp75 ribu per siswa. Menurutnya, jumlah tersebut jauh dari cukup untuk mendukung kebutuhan pembelajaran vokasi.

“Kami akan mendorong penambahan anggaran, termasuk melalui perubahan APBD. Ini penting supaya praktik di SMK berjalan maksimal,” jelasnya.

Ia menegaskan, Pemprov Malut harus menempatkan pendidikan vokasi sebagai prioritas. Dengan begitu, generasi muda Maluku Utara bisa memiliki masa depan yang lebih cerah dan siap bersaing di pasar kerja pada 2026 dan seterusnya. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved