Evaluasi Perumahan Maluku Utara Tekankan Data yang Valid

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menegaskan komitmennya mendukung program nasional tiga juta rumah bagi rakyat.

Hal itu ditegaskan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dalam rapat evaluasi program dan kegiatan pembangunan perumahan yang digelar Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI melalui Dirjen Perumahan Pedesaan, Jumat (12/9/2025) di Kota Ternate.

Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Dikatakan, backlog perumahan masih menjadi persoalan mendesak di Maluku Utara.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Besok Sabtu 13 September 2025 Lengkap soal Cinta, Karier, Nomor Hoki

Data Electronic-RTLH (rumah tidak layak huni) menunjukan terdapat 50.758 unit RTLH, dengan 42.381 unit di antaranya belum terdaftar dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional (DTSEN).

Kondisi ini memperlihatkan kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan intervensi yang telah berjalan.

Tantangan masih besar, sehingga dibutuhkan langkah strategis yang selaras dengan karakteristik dan potensi setiap daerah.

Ia menambahkan, pembangunan perumahan tidak semata soal penyediaan fisik rumah, tetapi juga investasi jangka panjang bagi kualitas hidup, ketahanan keluarga, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian PKP RI, Dr. Drs. Imran, M.Si., MA.Cd, menekankan bahwa program pembangunan rumah untuk MBR terus dipacu pemerintah.

Namun demikian, akurasi data menjadi kunci. Menurut BPS, backlog kepemilikan rumah secara nasional masih mencapai 9,9 juta unit, sementara backlog kelayakan mencapai 26,9 juta unit.

Baca juga: Peserta Pesparawi dan Yangere Tingkat Provinsi Maluku Utara Mulai Tiba di Sofifi

"Angka ini harus terus dikonfirmasi. Bisa jadi dengan program pemerintah sejak 2023, jumlahnya sudah menurun. Tanpa data valid, kita sulit mengukur perubahan nyata, "ujarnya.

Rapat evaluasi yang diikuti kepala daerah se-Maluku Utara beserta jajaran teknis terkait diharapkan menghasilkan langkah konkret dalam mengatasi backlog, menuntaskan rumah tidak layak huni, serta mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.

"Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, tujuan kita akan lebih cepat tercapai, "tutup Sarbin Sehe.(*)