Evaluasi Kinerja Disnakertrans Malut 2025, Sarbin Sehe Soroti Masalah Lahan dan Listrik Transmigrasi

Ringkasan Berita:

• Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi kinerja program dan kegiatan Disnakertrans Maluku Utara tahun anggaran 2025.
• Rapat tersebut difokuskan pada penilaian efektivitas dan efisiensi program 2025 sekaligus penyelarasan target kegiatan di tahun anggaran 2026.
• Pada sektor pelatihan dan penempatan tenaga kerja, Disnakertrans telah melatih lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam 405 kelompok kerja. 

Rilis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI – Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, memimpin rapat evaluasi kinerja program dan kegiatan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara tahun anggaran 2025, di Kantor Disnakertrans, Senin (19/1/2026).

Rapat tersebut difokuskan pada penilaian efektivitas dan efisiensi program 2025 sekaligus penyelarasan target kegiatan di tahun anggaran 2026.

Dalam laporannya, Kepala Disnakertrans Maluku Utara, Marwan Polisiri, menyampaikan sejumlah capaian kinerja sepanjang 2025. Pada sektor pelatihan dan penempatan tenaga kerja, Disnakertrans telah melatih lebih dari 1.000 orang yang tergabung dalam 405 kelompok kerja.

Baca juga: La Ode Yasir Tinjau Progres Pekerjaan Jembatan Kasango di Taliabu Barat Laut

Selain itu, Disnakertrans juga memfasilitasi penempatan tenaga kerja ke luar negeri sebanyak 21 orang, termasuk satu tenaga perawat dengan penghasilan mencapai Rp65 juta per bulan.

“Kami juga mencatat realisasi fisik dan keuangan dinas mencapai 99,24 persen,” ujar Marwan.

Ia menambahkan, angka pengangguran terbuka di Maluku Utara saat ini berada di angka 4,5 persen, dengan target penurunan hingga 4 persen. Sementara kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan telah mencapai 60 persen.

Marwan juga memaparkan penyaluran bantuan sarana usaha, antara lain pengadaan satu unit mobil pick-up senilai Rp183 juta, 10 unit perahu nelayan 2 GT lengkap dengan alat tangkap dan BBM, serta bantuan melalui Pokok Pikiran (Pokir) berupa 16 unit kendaraan Viar senilai Rp800 juta dan alat berat ekskavator serta dump truck untuk lembaga pelatihan.

Meski mengapresiasi capaian kinerja tersebut, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe memberikan sejumlah catatan kritis, khususnya terkait tata kelola kawasan transmigrasi. Ia menyoroti persoalan kepemilikan lahan yang belum tuntas serta belum adanya sertifikat lahan bagi warga transmigran.

“Masalah lahan ini klasik dan belum selesai sampai sekarang. Selain itu, infrastruktur di kawasan transmigrasi juga harus menjadi perhatian serius. Masih ada lokasi yang belum teraliri listrik, sehingga hasil pertanian masyarakat tidak bisa dipasarkan secara maksimal,” tegas Sarbin.

Ia juga menyinggung persoalan regenerasi petani di kawasan transmigrasi. Menurutnya, sektor transmigrasi saat ini masih didominasi generasi tua, sementara anak muda lebih memilih bekerja di sektor pertambangan.

“Kita harus memastikan anggaran benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat dan ASN. Program tahun 2025 perlu direview agar pelaksanaannya di 2026 lebih efisien dan tepat sasaran,” tambahnya.

Baca juga: Disdik Taliabu Bentuk Tim Dapodik, Evaluasi Penempatan Guru di Seluruh Sekolah

Menutup arahannya, Sarbin Sehe meminta agar alokasi anggaran Pokir yang cukup besar diselaraskan dengan kebutuhan riil di lapangan.

Ia menekankan pentingnya dokumen perencanaan ketenagakerjaan kabupaten/kota sebagai instrumen pengawasan terhadap perusahaan agar perlindungan tenaga kerja dapat berjalan optimal.

Rapat evaluasi tersebut turut dihadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Maluku Utara Sri Haryanti Hatari, Kepala Biro Adpim Malut Rahwan K. Suamba, serta jajaran terkait. (*)