Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

Pemprov Malut

Kunjungan DPR RI dan Menhut Raja Juli: Gubernur Malut Sherly Laos Tekankan Penyelamatan Hutan Adat

Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan pentingnya penyelamatan hutan adat, pemulihan ekosistem

Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TribunTernate.com/Sansul Sardi
KUNJUNGAN - Gubernur Malut, Sherly Laos menegaskan dalam pertemuan tersebut bahwa pentingnya penyelamat hutan adat, pemulihan ekosistem, serta mitigasi bencana ekologi di Maluku Utara, Rabu (24/9/2025). 

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menegaskan pentingnya penyelamatan hutan adat, pemulihan ekosistem, serta mitigasi bencana ekologi.

Hal ini menyusul pesatnya pertumbuhan ekonomi Maluku Utara, yang ditopang sektor pertambangan nikel.

Pernyataan itu disampaikan Sherly dalam pertemuan bersama Komisi IV DPR RI dan Kementerian Kehutanan yang berlangsung di Ternate, Selasa (23/9/2025).

Baca juga: 806 Mahasiswa Dapat Beasiswa, Rektor Unkhair Ternate Abdullah Jabid Tekankan Kelulusan Tepat Waktu

Pertemuan ini turut dihadiri Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Soeharto atau Titiek Soeharto, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, sejumlah kepala daerah, serta perwakilan perusahaan tambang.

Sherly Laos mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap Maluku Utara, yang saat ini mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi nasional, yakni 32 persen.

Namun, ia mengingatkan bahwa laju pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya inklusif karena memunculkan masalah serius di lapangan.

“Pertumbuhan ekonomi kita tinggi, tetapi juga menimbulkan konflik baik antar konsesi pertambangan, perkebunan, kawasan hutan, maupun lahan adat yang terdampak izin tambang,” tegas Sherly.

Menurutnya, pemerintah pusat bersama DPR RI perlu mempercepat regulasi terkait hutan adat dan hutan transmigran yang hingga kini belum jelas statusnya karena masuk kawasan hutan.

Selain itu, ia juga menyoroti pentingnya rehabilitasi mangrove, pemulihan daerah aliran sungai (DAS), dan mitigasi bencana ekologi.

“Semua persoalan ini membutuhkan campur tangan kebijakan pusat dan dukungan penuh DPR, khususnya Komisi IV, agar solusi yang dihasilkan benar-benar berpihak kepada rakyat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan,” ujarnya.

Sherly juga mengingatkan agar perusahaan tambang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi ikut bertanggung jawab atas dampak lingkungan.

“Kebijakan pusat harus hadir sebagai penyeimbang agar pembangunan ekonomi tidak merugikan masyarakat dan tetap menjaga keseimbangan alam,” tambahnya.

Baca juga: 12 Ramalan Shio Hari Ini Rabu 24 September 2025: Cinta, Karier, Nomor Hoki Lengkap

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Soeharto menekankan pentingnya memastikan manfaat tambang benar-benar dirasakan masyarakat, terutama di lingkar tambang.

Ia mendorong program reboisasi pasca tambang serta penanaman mangrove di pulau-pulau sekitar Maluku Utara.

“Terkait deforestasi, pengawasan harus diperketat agar tidak semakin banyak hutan yang rusak. Program rehabilitasi perlu nyata, termasuk penanaman kembali pohon dan mangrove,” ungkap Titiek. (*)

Sumber: Tribun Ternate
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved