Sarbin Sehe Pastikan Tak Ada Angka yang Hilang dalam Dokumen R-APBD Induk 2026 Provinsi Maluku Utara

Ringkasan Berita:1. Sarbin Sehe: Anggaran di Kesra seperti fungsi kemasyarakatan tidak hilang
2. Sehingga bisa dipastikan tak akan ada lagi program hibah rumah ibadah, haji, pendamping embarkasi dan umroh
3. Dokumenkan R-APBD Induk 2026 secara umum sudah diserahkan ke DPRD setelah penyampaian Gubernur

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe menanggapi adanya perbedaan sejumlah penyusunan mata anggaran di R-APBD Induk 2026 

Semisalnya di Biro Kesra yang diberikan pagu anggaran di R-APBD Induk 2026 hanya Rp 1,5 miliar.

Sehingga bisa dipastikan tak akan ada lagi program hibah rumah ibadah, haji, pendamping embarkasi dan umroh.

Ia juga mengaku semua itu tetap ada anggarannya di 2026, karena kenapa baru di munculkan Rp 1,5 miliar karena itu anggaran pendukung operasional kantor.

Baca juga: 5 Shio Paling Beruntung Besok Sabtu 1 November 2025: Kerbau Perubahan Positif, Anjing Hoki

"Semua itu ada, jadi kan ada namanya pagi sementara, pagu induk dan pagu defenitif yang sementara lagi dibahas angka-angkanya, "jelas Sarbin, Jumat (31/10/2025).

"Sekali lagi anggaran di Kesra seperti fungsi kemasyarakatan itu tidak hilang, "sambungannya.

Ditanya hal-hal seperti itu ditanyakan pihak DPRD melalui komisi IV, bahwa kenapa dalam dokumen R-APBD tidak dirincikan, Sarbin Sehe mengaku dokumenkan secara umum sudah diserahkan ke DPRD setelah penyampaian Gubernur kemarin bahwa awal media semua sudah saksikan.

"Soal kekurangan isi dokumen itukan ada tugasnya yakni TPAD dan pimpinan OPD beserta DPRD (Komisi-komisi yang membidangi) untuk membahas dan disitulah akan lebih sempurna, termasuk nanti finansial pembahasan di Banggar DPRD."

"Sehingga terjadi kekurangan dan kurang teliti dalam dokumen R-APBD tersebut wajar dan paling baiknya media langsung juga tanyakan terjadi kesalahan angka-angka langsung ke TPAD saja, "jelasnya

Sementara, Ketua Komisi IV DPRD Maluku Utara Muhajirin Bailussy menyoroti dampak pemotongan transfer ke daerah (TKD) sebesar lebih dari Rp 700 miliar yang dilakukan pemerintah pusat terhadap anggaran Pemprov Maluku Utara 2026.

Menurutnya, pemotongan tersebut menyebabkan sejumlah OPD harus melakukan penyesuaian dan rasionalisasi terhadap program serta kegiatan yang telah disepakati sebelumnya dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan pembahasan KUA–PPAS R-APBD Induk 2026.

"Kami melihat ada beberapa kegiatan yang mengalami pergeseran, bahkan penurunan anggaran setelah pembahasan RKPD dan KUA–PPAS. Ada yang tetap, ada yang naik, tapi cukup banyak juga yang turun, "ungkapnya kepada Tribunternate.com.

Muhajirin menjelaskan, mandatori spending atau belanja wajib di sektor pendidikan dan kesehatan sejauh ini masih terpenuhi. Untuk pendidikan, alokasinya telah mencapai 20 persen, sedangkan kesehatan berada di kisaran 10 persen dari total APBD.

Namun demikian, ia menilai masih ada sejumlah sektor kesehatan yang perlu mendapat perhatian serius, terutama beberapa rumah sakit daerah.

"Misalnya Rumah Sakit Sofifi masih membutuhkan tambahan sekitar Rp 15 miliar untuk pembangunan gedung ruang operasi. Fasilitasnya sudah siap, hanya bangunannya yang belum selesai, "ujarnya.