Sarbin Sehe Pastikan Tak Ada Angka yang Hilang dalam Dokumen R-APBD Induk 2026 Provinsi Maluku Utara

Selain itu, Rumah Sakit Jiwa Sofifi dan RSUD Chasan Boesoirie Ternate juga disebut mengalami keterbatasan anggaran. Untuk Rumah Sakit Jiwa, misalnya, pagu anggaran 2026 hanya sekitar Rp6 miliar, jauh menurun dari tahun-tahun sebelumnya yang mencapai belasan hingga puluhan miliar.

"Kondisi ini akan kami koreksi dan bawa ke pembahasan di Badan Anggaran. Jika tidak bisa dikembalikan ke pagu semula, minimal dilakukan rasionalisasi yang lebih proporsional, "tegasnya.

Lebih lanjut, Muhajirin juga menyoroti kondisi RSUD Chasan Boesoria Maluku Utara yang masih memiliki utang sekitar Rp 40 miliar.

Rumah sakit tersebut juga membutuhkan tambahan sekitar Rp 10 miliar untuk percepatan pengoperasian ruang jantung terpadu.

"Kalau dihitung bersama pembayaran utang dan kebutuhan layanan, totalnya bisa mencapai lebih dari Rp 50 miliar, "katanya.

Sementara itu, bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) juga disebut hanya mendapatkan anggaran sekitar Rp 7 miliar, di mana sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai dan rutin.

Kondisi serupa juga dialami bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang hanya mendapat pagu Rp 1,5 miliar, tanpa alokasi jelas untuk pendampingan haji, umrah, maupun pelayanan ibadah lainnya.

"Ini yang kami sayangkan. Anggaran Kesra sangat kecil, padahal fungsi sosial dan keagamaannya cukup vital."

"Bahkan, dana untuk pendampingan haji dan kegiatan keagamaan tidak terlihat sama sekali, "ujar Muhajirin.

Ia juga menyoroti adanya ketimpangan alokasi antar-OPD. Beberapa dinas dengan fungsi pelayanan dasar justru mengalami penurunan, sementara ada OPD lain yang justru mendapatkan alokasi besar tanpa kejelasan program prioritas.

"Contohnya Dinas DPKAD, dalam dokumen yang kami baca, memiliki pagu sekitar Rp 111 miliar, sementara dinas lain hanya berkutat di belasan miliar. Ini menunjukkan perencanaan anggaran yang belum matang dan tidak merata, "ungkapnya.

Menurutnya, proses perencanaan anggaran tahun 2025 perlu dievaluasi secara menyeluruh karena belum menunjukkan keterkaitan yang kuat dengan tema RPJMD dan indikator kinerja yang jelas.

"Perencanaan harus berbasis data, indikator, dan visi pembangunan daerah. Kalau tidak, alokasi anggaran bisa melenceng dari prioritas utama, "tuturnya.

Baca juga: 3 Zodiak Banjir Uang November 2025, Keberuntungan Datang di Awal Bulan

Muhajirin menegaskan, seluruh catatan hasil evaluasi Komisi IV akan dibawa ke pembahasan bersama Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Kami sudah siapkan daftar inventarisasi masalah yang akan kami bawa dalam rapat bersama."

"Tujuannya jelas memastikan anggaran daerah berpihak pada pelayanan dasar dan kesejahteraan masyarakat, "tandasnya. (*)